Jakarta, Gatra.com - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, menolak RUU Perkelapasawitan. 

Dari hasil monitoring yang telah dilakukan, sejumlah LSM telah memberikan beberapa rekomendasi terkait hal tersebut.

Deputi Advokasi ELSAM, Andi Muttaqien menyatakan setidaknya terdapat tiga rekomendasi untuk DPR terkait penolakan RUU tersebut.

Pertama-tama, menurutnya, DPR dapat transparan dan akuntabel atas setiap informasi terbaru soal pembahasan RUU Perkelapasawitan di Parlemen melalui situ-situs resmi DPR ataupun media massa.

Andi menyebut pihaknya juga meminta DPR untuk tidak menerapkan sistem carry over pada RUU Perkelapasawitan, dan menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan dan mencabutnya, dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Kami meminta kedua hal itu karena telah banyak menuai sejumlah polemik," katanya saat diskusi Dinamika Pembahasan RUU Perkelapasawitan di Tjikini Lima, Menteng, Jakarta, Rabu (7/8).

Pihaknya juga meminta, lanjut Andi agar pemerintah lebih memaksimalkan kebijakan di bidang perkelapasawitan yang ada, termasuk dan tidak terbatas pada Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Lahan Sawit.