Jakarta, Gatra.com - Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai, permintaan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri agar partainya mendapatkan jatah menteri terbanyak merepotkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Sebab, Jokowi harus menegosiasikan kembali rencana awal pos menteri dengan partai-partai koalisi lainnya.
"Kalau permintaannya terlalu besar itu akan merepotkan presiden karena presiden harus menegosiasikan soal permintaan yang besar ini kepada partai-partai koalisi lain," jelas Arya usai diskusi 'Demokrasi dan Penegakan HAM di Masa Depan', Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).
Arya mensinyalir Jokowi akan kerepotan memenuhi permintaan tersebut. Idealnya, jumlah kursi menteri yang dapat diduduki oleh kader partai banteng berjumlah empat.
Namun, jika nantinya permintaan putri Presiden Soekarno itu terwujud, maka keseimbangan dalam internal koalisi partai pendukung Jokowi akan terganggu. Karena pada dasarnya, selisih perolehan suara antara PDIP dengan partai-partai pesaingnya tidak begitu jauh.
"Karena permintaannya terlalu besar, itu akan mengganggu keseimbangan di internal koalisi partai pendukungnya. Karena bagaimanapun selisih antara partai PDIP dengan Golkar, NasDem dan beberapa partai lain kan tidak terlalu besar. Hanya kurang lebih sekitar 5-6%," jelas Arya.
Tidak hanya itu, untuk mengabulkan permintaan Megawati itu, Jokowi juga harus mengorbankan janjinya kepada masyarakat. Yaitu untuk membentuk kabinet dari kelompok profesional.
"Kalau itu dipenuhi oleh Prediden, maka presiden akan mengorbankan janjinya soal membentuk kabinet dari kelompok profesional," tutur Arya.
