Simalungun, Gatra.com – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) di Simalungun di warnai dengan aksi demo. Aksi itu dilakukan oleh sekumpulan guru-guru honorer yang bekerja di kabupaten yang di pimpin oleh JR Saragih tersebut.

Mereka sengaja menggelar aksi ditengah perayaan hari kemerdekaan bangsa. Karena menurut mereka, bahwa mereka belum merasakan kemerdekaan sebagai tenaga pengajar dengan status honorer.

Baca Juga: Batak Simalungun Bangga Dengan Busana Iriana

Guru Simalungun yang tergabung dalam Forum Guru Honor Simalungun (FGHS) melakukan aksi dengan membagikan selebaran dengan mulut dilakban. Mereka memilih melakban mulut karena menurut mereka penderitaan mereka sebagai tenaga pendidikan bangsa tidak sanggup lagi diungkapkan dengan ucapan.

Mereka membagikan selebaran berisikan ungkapan jeritan dari hati para guru honor. Dengan harapan masyarakat dan pemerintah dapat melihat nasib mereka sebagai pendidik generasi penerus bangsa.

Baca Juga: Di Danau Toba Merah Putih Raksasa Dibentang

Ketua FGHS Ganda Armando Silalahi mengatakan bahwa guru di Simalungun nyaris tak merasakan kemerdekaan jika dilihat dari kebijakan di dunia pendidikan. Persoalan guru, sambung Ganda tidak pernah tuntas. "Dunia pendidikan Simalungun terus dirundung masalah. Baru saja guru yang tidak S1 diberhentikan, walau akhirnya surat pemberhentian itu dibatalkan," katanya.

Ganda menjelaskan, bahwa jeritan guru honor di Simalungun sudah sering disuarakan. Namun, nasib guru honor masih saja belum beranjak dari rasa ketidakadilan dari kebijakan pendidikan oleh Bupati JR Saragih.

Baca Juga: BBKSDA Menemukan Sedikitnya 3.285 jerat di Hutan

"Di tahun 2016 gaji kami tidak dibayarkan mulai Juli sampai dengan Desember. Di tahun 2018 gaji kami yang sebelumnya 2 juta rupiah diturunkan menjadi 1 juta rupiah," jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa kasus ini sudah dilaporkan dan diadukan ke berbagai pihak. Mulai ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Simalungun, Provinsi, bahkan ke Anggota DPR RI. "Termasuk ke Ombusmand juga sudah kami tempuh. Bahkan ada rekomondasi supaya Pemkab Simalungun membayar gaji yang belum kami terima. Hasilnya nihil," keluhnya.

Baca Juga: Paskibra Sibolga Suguhkan Formasi 74

Bahkan setiap perpanjangan masa tugas untuk mendapatkan SK, para guru honor harus menyediakan sejumlah uang. Belum lagi tekanan psikologis yang dilakukan oknum pejabat di jajaran Bupati Simalungun, melalui Dinas Pendidikan.

"Kami merasa kemerdekaan itu sangat jauh. Jika dilihat barometernya terhadap kami guru honor. Ini jeritan kami, kamu tidak tahu lagi kemana mengadu. Tolong kami pak Presiden guru honor di Simalungun," harapnya.

Baca Juga: Gerindra Pimpin DPRD Asahan

Salah satu guru Dedy Purba berharap dalam peringatan hari kemerdekaan ini guru honor Simalungun bisa bekerja nyaman dan aman. "Tuntutan kami sangat sederhana. Kami mau mendidik dan mengajar anak-anak penerus bangsa dengan nyaman. Artinya kami tidak lapar dan kami secara psikologis tidak tertekan. Merdeka...!!!," teriaknya.

Reporter: Jon RT Purba