Taipei, Gatra.com - Pemerintah Taiwan mengutuk kediktatoran Cina pada peringatan kelahiran Republik Rakyat Cina (RRC) ke-70. Taiwan bahkan menyebut Cina sebagai ancaman bagi perdamaian dunia.
Dalam sejarahnya, pasukan Nasionalis yang kalah dalam perang saudara dengan Komunis melarikan diri ke Taiwan tahun 1949. Cina kemudian mengklaim Taiwan yang demokratis sebagai wilayahnya.
Berpidato di depan parade militer besar-besaran di Beijing, Presiden Cina Xi Jinping mengatakan negaranya akan mendorong hubungan damai dengan Taiwan, dan terus berupaya melakukan reunifikasi penuh.
Menanggapi pernyataan Jinping, Dewan Urusan Daratan Taiwan mengatakan tidak akan pernah menerima konsep satu negara, dua sistem seperti yang ingin Cina lakukan. Model pemerintah yang diterapkan di Hong Kong dan Makau ini dianggap Cina sebagai cara terbaik untuk mendapatkan Taiwan.
"Partai Komunis Cina telah bertahan dengan kediktatoran satu partai selama 70 tahun, sebuah konsep tata kelola yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia, yang menyebabkan risiko dan tantangan bagi pengembangan daratan Cina," katanya dilansir Reuters, Selasa (1/10).
Sementara Dewan Urusan Daratan Taiwan menyatakan, Taipei telah menjadi negara demokrasi selama lebih dari 30 tahun, dan Cina harus menggunakan momen ini untuk mencerminkan dan mendorong demokrasi. "Garis hidup kelangsungan hidup dan pengembangan daratan Cina tidak terikat pada satu orang dan satu pihak," kata dewan itu.
"Taiwan tidak akan diganggu untuk menerima posisi Cina," tambahnya.
Cina telah memberikan tekanan pada Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, yang akan menghadapi pemilu pada Januari mendatang. Beijing percaya, Tsai Ing-wen ingin mendorong kemerdekaan pulau itu secara resmi.
Cina juga marah atas ungkapan dukungan dari Taiwan untuk protes anti-pemerintah di Hong Kong.
"Kami adalah negara demokrasi dan kebebasan dan akan menunjukkan dukungan bagi siapa pun di dunia yang mengejar demokrasi dan kebebasan," kata Tsai kepada wartawan.
"Demikian juga, penguasa mana pun harus hati-hati mendengarkan pengejaran rakyat akan kebebasan dan demokrasi dan menghormati kehendak rakyat," imbuhnya.
