Jakarta, Gatra.com - Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku tak mempermasalahkan adanya aksi unjuk rasa yang melakukan protes terhadap beberapa rangkaian undang-undang. Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi yang pastinya masyarakat bebas menyalurkan aspirasi.

 

Namun, Menhan menegaskan dalam aksi demonstrasi yang terpenting adalah tak boleh ada aksi anarkis hingga agenda titipan.    

 

"Yang gak boleh itu (dalam demonstrasi) anarkis. Gak boleh. Yang ga boleh itu ada agenda titipan, entah dari luar dari mana, titip ini. Gak boleh. Itu gak murni," kata Menhan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).

 

Menhan mengaku miris mendengar kabar adanya aksi yang dilakukan oleh oknum bayaran. Menurutnya aksi demonstrasi tak boleh dicederai dengan hal seperti itu

 

"Tapi kalau murni gak apa. Tapi belakangan ini saya lihat dikasih-kasih duit. Nah itu gak murni lagi itu. Kalau gak ada duit tambah ngamuk dia tuh," katanya.

 

Ryamizard menegaskan, seharusnya hal tersebut bisa diantisipasi oleh aparat kepolisian sebagai aparat keamanan dan ketertiban masyarakat. 

 

"Polisi. Kamtibmas kan Polisi. Kalau (demo) dibayar-bayar begitu bukan lagi suara nurani itu. Suara duit. Gak boleh ya," tandasnya.