Jakarta, Gatra.com - Pemerintah menargetkan pengenalan pneumococcal conjugate vaccine (PCV) ke provinsi-provinsi terus meningkat setiap tahunnya. Sejauh ini untuk pilot project baru berjalan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bangka Belitung. Langkah tersebut guna menekan angka kematian yang tinggi pada bayi di Indonesia.
Namun persoalannya, pengenalan tersebut harus dilakukan secara bertahap karena harga vaksin PCV ini terbilang mahal. Terlebih, karena keterbatasan anggaran membuat pemerintah agak kesulitan memasukan vaksin pneumonia ini kedalam daftar imunisasi dasar.
Menurut Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Sadiah, saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar vaksin PCV dapat masuk dalam paket imunisasi dasar dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang terjangkau.
"Kita sedang bahas langkah itu dalam sejumlah pertemuan lintas kementerian dan lembaga. Sebab, upaya tersebut membutuhkan regulasi yang pasti, yang bukan hanya dari Kemenkes saja, melainkan juga dari kementerian lain, salah satunya yang ikut membahas juga dari Bappenas," kata Sadiah usai acara diskusi bertajuk Urgensi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Terkait Efisiensi Anggaran 2019 di Graha CIMB, Jakarta, Selasa (8/10).
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, mengakui pembahasan soal anggaran untuk vaksin masih dalam kajian dengan Kemenkes.
Baca juga: Kematian Bayi Karena Pneumonia Tinggi, Vaksin PCV Kuncinya
“Selama ini, kita masih belum mampu membiayai keseluruhan kebutuhan obat dan vaksin di dalam negeri. Dalam kondisi demikian, efisiensi anggaran menjadi pertimbangan yang sangat penting," kata Pungkas.
Namun memang, Bahjuri menuturkan mahalnya harga vaksin menjadi persoalan apalagi karena produk tersebut masih sepenuhnya impor. Sedangkan kebutuhan terhadap vaksin tersebut cukup besar.
"Kita berharap bahan baku obat dapat diproduksi di Indonesia. Selain membuat penyediaan bahan baku yang lebih efisien, juga untuk mendukung pengembangan industri farmasi dalam negeri," ucap Pungkas.
