Jakarta, Gatra.com - Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan akan libatkan pihak swasta dalam proses pemanfaatan tata ruang. Tujuannya adalah untuk mendengarkan masukan dan inovasi dari para pihak tersebut.

"Dalam pemanfaatan tata ruang perlu melibatkan pihak swasta atau private sector. Sebab, kita ingin juga mendengarkan masukan dan inovasi serta pengalaman dari pelaku-pelaku usaha tersebut," ujar Wamen ATR/BPN, Surya Tjandra saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (7/11).

Lanjutnya, para pihak swasta memiliki kemampuan finansial yang mumpuni untuk pemanfaatan tata ruang. Sebab, pada prinsipnya, sudah menjadi tugas Negara sebagai fasilitator untuk menampung aspirasi dan pendapat dari kalangan masyarakat termasuk didalamnya pihak swasta.

Tak hanya pihak swasta, Kementerian ATR/BPN juga akan libatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang. Surya mengatakan pemanfaatan tata ruang bukan hanya sekedar soal inovasi tetapi juga ada masyarakat yang tinggal di dalamnya.

"Melalui redistribusi tanah, kami juga melibatkan pemda dan masyarakat agar tanah terlantar dapat dimanfaatkan tata ruangnua secara ekonomis. Tanpa perlu lagi ada perampasan tanah dan terus memberikan asistensi kepada masyarakat," tuturnya.