Pyongyang, Gatra.com - Korea Utara menolak untuk mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan agenda membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara tersebut. Korut menganggap setiap diskusi tentang pelanggaran HAM di negaranya sebagai tindakan provokasi.

Duta Besar Korea Utara Kim Song menyampaikan penolakan tersebut melalui sebuah surat yang ditujukan kepada Dewan Keamanan PBB.

"Tindakan menipu dan berpihak pada kebijakan AS yang bermusuhan, yang akan mengarah pada melemahkan daripada membantu mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea dan penyelesaian masalah nuklir," tulis Kim dalam surat itu.

Para diplomat Amerika Serikat (AS) membenarkan bahwa beberapa di antara anggota Dewan Keamanan berencana mengadakan pertemuan dengan Korut pada akhir Desember 2019. Dari 15 anggota dewan, setidaknya 9 dewan harus mendukung rencana tersebut untuk memaksa Korut hadir dalam pertemuan itu.

Tahun lalu PBB gagal mengadakan pertemuan HAM karena kurangnya dukungan dari anggota dewan. Meski ada kesempatan untuk mengadakan pertemuan lagi di bulan berikutnya, Dewan Keamanan justru tak melakukannya karena ada 5 anggota yang dirotasi.

Sementara itu, Korut telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran HAM dan tak sepakat dengan sanksi atas pelanggaran kasus HAM dan menuntut menghapusnya. Pasalnya, mereka terancam sanksi tersebut sejak 2006 karena pengembangan senjata rudal balistik dan program nuklirnya.

Menurut sebuah laporan 2014 tentang HAM di Korut yang dikutip Reuters, Kepala Keamanan negara tersebut, termasuk Kim Jong Un harus diadili karena menerapkan sistem kekejaman gaya Nazi yang dikendalikan oleh negara.

"Jika Dewan Keamanan akan mendorong melalui pertemuan tentang 'masalah HAM' Korea Utara, situasi di Semenanjung Korea akan berubah menjadi lebih buruk lagi," kata surat yang dituliskan Kim Song.