Jakarta, Gatra.com - Ketidaksesuaian data peserta bantuan iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan terus diverifikasi. Sebab, masih banyak yang berada di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Meski begitu, Menteri Sosial (Mensos) RI, Juliari Batubara mengatakan, penerapan BPJS Kesehatan ini sudah tidak tepat. Hal itu membuat BPJS mengalami defisit hingga saat ini.
"Jadi memang, kalau ada boleh berpendapat, menurut kami dari awalnya sudah salah. Seharusnya, BPJS Kesehatan itu hanya melayani kebutuhan kesehatan dasar. Lah, kalau sekarang itu sampai operasi by pass saja ditanggung," katanya saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2019 di Hotel Novotel Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Menurutnya, apabila dilihat dari sisi masyarakat yang menerima manfaat, program JKN ini tergolong luar biasa. Sayangnya, manfaat ini justru berbanding terbalik dengan kondisi anggaran yang dikelola BPJS Kesehatan.
"Operasi sesar ditanggung juga sama negara. Kemudian pasang stan ditanggung negara juga. Ini saya rasa tidak fair. Jadi sampai kapan pun, negara seperti Amerika juga akan bangkrut kalau begini," ujar Ari.
Bayangkan, sambungnya, negara kita saat ini menalangi pembayaran iuran 136 juta orang yang layanan kesehatannya sampai level operasi by pass jantung.
"Di Amerika atau negara lain yang Gross Domestic Product (GDP)-nya puluhan kali. Indonesia saja itu operasi sesar tidak ditanggung di sana. Boleh sih, tapi tetap harus menambah jenis kebijakannya," imbuhnya.
