Jakarta, Gatra.com - Staf Khusus Presiden, Arif Budimanta menilai penerbitan Keputusan Menteri untuk memoratorium atau menghentikan perusahaan yang tidak relevan dengan inti bisnis perusahaan induk dan berpotensi mematikan usaha masyarakat atau swasta.

"Menjadi penting kami melihat Menteri BUMN merespon cepat dengan keputusan tentang penataan perusahaan. Ini bagus," ujar Arif dalam diskusi perspektif Indonesia di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat, Sabtu (14/12).

Menurut Arif setidaknya ada tiga hal sekarang yang bisa menjadi fokus Kementerian BUMN yakni evaluasi termasuk moratorium anak dan cucu perushaan BUMN.

"Kedua going concern. Bukan tidak boleh punya anak usaha asal menunjang induk perusahaan, jangan jauh dari core bisnisnya," kata Arif.

Arif menambahkan, konsolidasi saat inj sebenarnya bukan pertama kali dilakukan. Tetapi ada instrumen sebagai agen pembangunan dan perubahan haruslah memiliki Standard Operasional Prosedur yang lebih bagus.

"Jangan kemudian BUMN mematikan usaha rakyat. Kemudian lompat lebih tinggi bersaing di regional dan global bersama sama dengan swasta. Katakanlah di perbankan, BUMN jasa kontraktor dan itu sudah beberapa dilakukan seperi di Timur Tengah, ASEAN, INKA yang sudah ekspor kereta," jelasnya.