Pekanbaru, Gatra.com - Gubernur Riau Syamsuar diharapkan tidak tergoda menjadi ketua partai politik. Hal itu diungkapkan dosen FISIPOL Universitas Riau, Hasanudin.
Menurut Hasanudin, idealnya gubernur tidak dibebani oleh tugas-tugas politik. Pasalnya, tugas tersebut bakal membuat konsentrasi pimpinan eksekutif terpecah.
"Bagusnya Gubernur tidak menjadi ketua partai politik, dia fokus sajalah menjalani tugasnya, sehingga tidak terbebani oleh keberpihakan terhadap partai-partai tertentu," ujarnya kepada Gatra.com melalui sambungan telepon, Rabu (26/2).
Hasanudin menambahkan, umumnya pimpinan eksekutif terdorong menjadi ketua partai lantaran ingin mengamankan kebijakan di ranah legislatif. Hanya saja dorongan tersebut tidak melihat perbedaan antara kepemimpinan di daerah dengan nasional.
"Kepemimpinan di daerah Ini tidak sama dengan kepemimpinan nasional. Di nasional partai sangat menentukan. Tapi kalau kepemimpinan daerah kan dia (Gubernur) dan DPRD sebagai penyelanggara pemerintahan," jelasnya.
Adapun Gubernur Riau Syamsuar santer dikabarkan kembali ke Partai Golkar, setelah sebelummya terdaftar sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN). Nantinya, Syamsuar bakal ikut dalam perhelatan musyawarah daerah Partai Golkar, dan menjadi salah kandidat calon ketua umum Partai Golkar.
Terpisah, pengamat politik Riau, Tito Handoko menyebut beralihnya Syamsuar ke Golkar bukan contoh yang baik bagi pendidikan politik. Sebab, keputusan tersebut menandakan mandeknya kaderisasi di Partai Golkar.
"Bagi Pak Syamsuar sendiri dia akan dicap sebagai kutu loncat. Sementara Golkar jika menerima Pak Syamsuar, dengan sendirinya menampakan adanya persoalan regenerasi kader," tutupnya.
