Surabaya, Gatra.com - Masa Kampanye Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya akan dimulai pada September hingga awal Desember 2020 mendatang. Namun, belum ada pengubahan regulasi sah yang menyesuaikan situasi wabah Covid-19 tahun ini.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Naafila Astri mengatakan, belum ada regulasi yang sudah disahkan. Pengesahannya, harus melalui Kementerian Hukum dan HAM, uji publik, dan lainnya. "Jadi, aturan tertulisnya sudah dirancang sebenarnya tapi belum dirilis.Karena tahapan pembuatan regulasi harus singkron dengan Kemenkum HAM dan di uji publik. Jadi, memang butuh proses," kata Astri kepada Gatra.com, Rabu (17/6).

Meski demikian, Astri mengatakan bahwa ada aturan pembatasan yang memang sudah dirancang untuk pelaksanaan kampanye. Aturannya, terkait pembatasan jumlah massa yang diperbolehkan ikut kampanye.

Antara lain, pembatasan maksimal jumlah massa yang boleh dihadirkan pasangan calon wali kota dan wakilnya dan kampanye yang harus dilakukan di luar ruangan. Apabila kampanye harus dilakukan di dalam ruangan, jumlah massa yang diperbolehkan masuk pun akan dibatasi. "Karena kalau indoor tentu saja ada pembatasan. Meski, aturan kampanye di PKPU tahapan memang disebutkan. Hanya waktunya saja yang akan diperpendek," kata Astri.

Tidak hanya kampanye. Astri menjelaskan, rancangan aturan itu juga mengatur waktu dan tempat untuk penyelenggaraan debat publik. Dia menegaskan, debat publik harus digelar di studio salah satu stasiun televisi yang ditunjuk.

Selain itu, masing-masing pasangan calon tidak akan diperkenankan membawa massa pendukung. Sehingga, protokol kesehatan kampanye di masa pandemi ini akan dapat dijalankan tanpa menghilangkan hak konstitusi berpolitik siapapun. "Kami akan tetap menggelar debat kandidat. Tapi otomatis dengan pandemi akan kami alihkan di studio tv dengan kapasitas yang dibatasi. Dan pasangan calon juga tidak diperbolehkan membawa pendukung," tegasnya.