Pekanbaru, Gatra.com - Uji swab mandiri yang dilakukan masyarakat telah membantu pemerintah daerah melakukan mitigasi sebaran Covid-19. Hanya saja tindakan tersebut menjadi tantangan bagi fasilitas kesehatan.
Menurut Gubernur Riau Syamsuar, uji swab mandiri kadang kala memberi kejutan dengan melonjaknya kasus harian Covid-19 di daerah. Dia mencontohkan apa yang terjadi di Riau pada Rabu (30/9). Saat itu kasus harian Covid-19 di Provinsi Riau mencapai 352 kasus. Angka tersebut berada diurutan ketiga se-Indonesia, dibawah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
"Jika uji swab mandiri tidak dihitung, maka kasus Covid-19 di Riau tidak mencapai 300 kasus," sebutnya kepada Gatra.com di Pekanbaru, Kamis (1/10).
Syamsuar sendiri enggan merinci, berapa banyak masyarakat yang melakukan uji swab mandiri. Namun, sebagai bocoran, gubernur mengatakan untuk kota Pekanbaru saja uji swab mandiri bisa dilakukan 50-an orang perhari.
"Itu hanya di kota Pekanbaru, belum lagi daerah lainya," tekannya.
Biasanya, untuk melakukan mitigasi Covid-19, peran pemerintah lebih dominan. Melalui Dinas Kesehatan, rapid test hingga uji swab dilakukan untuk melihat sejauh mana paparan Covid-19 di suatu wilayah. Tindakan jemput bola tersebut membuat pemerintah daerah lebih leluasa dalam bertindak. Terutama, saat mencocokkan hasil temuan dengan daya tampung fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah.
Lain cerita, jika uji swab mandiri dilakukan masyarakat. Terlebih bila uji swab tersebut dilakukan di rumah sakit swasta. Pada pola ini, Dinas Kesehatan sifatnya hanya menunggu laporan pemeriksaan dari rumah sakit swasta. Pola seperti inilah yang membuat kasus harian Covid-19, dapat melonjak, lantaran adanya penggabungan hasil uji swab yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kesehatan dengan uji swab yang dilakukan di rumah sakit swasta.
Syamsuar mengamini uji swab mandiri dapat membantu pemerintah meningkatkan persentase pengecekan sebaran Covid-19 di masyarakat, meski hasil tersebut bisa berujung pada kejutan, lonjakan kasus Covid-19 di Riau.
"Ini bagus, lantaran kita bisa mengetahui lebih cepat. Terlebih untuk mendeteksi orang tanpa gejala Covid-19," imbuhnya.
Namun, kesadaran masyarakat melakukan uji swab mandiri pada akhirnya juga akan berkaitan dengan daya tampung fasilitas kesehatan yang dimiliki rumah sakit swasta. Biasanya rumah sakit swasta lebih ringkas menghadapi persoalan ini. Alih-alih memperbanyak ruang isolasi seperti rumah sakit pemerintah. Jika terjadi lonjakan Covid-19, rumah sakit memilih merujuk pasien ke rumah sakit pemerintah. Alasannya rumah sakit swasta tidak ingin menjadi rumah sakit khusus Covid-19.
Dampaknya rumah sakit pemerintah daerah mesti mensiasati dua arus kedatangan pasien Covid-19: pasien dari hasil pengecekan di lapangan dan pasien rujukan dari rumah sakit swasta. Ini membuat daya tampung ruang isolasi rumah sakit plat merah menjadi tidak memadai.
Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat, sejak awal pandemi hingga Rabu sore (30/9) terdapat 7.271 kasus konfrimasi COVID-19 di Riau. Sedangkan kasus suspek mencapai 32.363 kasus.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad, dr Nuzelly, menyebut pihaknya terpaksa melakukan sortir pasien Covid-19. Alih-alih merawat semua pasien, pihaknya memilih menerapkan skala prioritas. Pasien positif Covid-19 dengan gejala ringan diminta melakukan isolasi mandiri.
Belakangan solusi isolasi mandiri bagi pasien dengan gejala ringan, juga diurus oleh pemerintah dengan menyewa ratusan kamar hotel.
"Ini agar lebih mudah mengawasi mereka. Tidak ada jaminan mereka akan disiplin melakukan isolasi mandiri jika itu dilakukan di kediaman masing-masing," tukas Syamsuar.
Secara terpisah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Riau, dr Zul Asdi, hanya bisa mengulang perkataanya.
"Jika Covid-19 ini kita atasi hanya dengan menunggu di rumah sakit. Itu tidak akan selesai. Yang paling efektif adalah meredamnya sejak di lingkungan masyarakat. Masyarakat harus disiplin mematuhi protokol kesehatan," katanya.
