Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 tinggal dalam hitungan hari. Bencana non alam berupa Covid-19 telah menebar ancaman. Sisi lain, sejumlah bencana alam turut memberikan ancaman terhadap pesta demokrasi lima tahunan ini. Sebab pada bulan Desember, curah hujan sangat tinggi. Langkah antisipasi harus terus dikuatkan.

Jawa Tengah kerap disebut sebagai “market” bencana alam. Provinsi ini sangat rentan terjadi berbagai bencana alam. Saat musim hujan, banjir dan longsor mengintai. Saat musim kemarau, kekeringan melanda. Ancaman lain, adalah gempa bumi, hingga tsunami.

Di sisi lain, Pilkada 2020 digelar pada bulan Desember. Banjir dan longsor terus mengintai. Erupsi gunung Merapi semakin menambah ancaman, utamanya di Kabupaten Boyolali, dan Klaten. Dua daerah tersebut menjadi bagian, dari 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang akan menggelar Pilkada pada 9 Desember mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Yulianto Sudrajat mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai antisipasi. Dia pun tak menampik, ada kerawanan bencana, mengingat curah hujan pada Desember masuk kategori tinggi.

“Kita sudah antisipasi, terutama dalam hal logistik. Logistik kita tempatkan di tempat yang tidak rawan banjir, longsor, tidak bocor. Itu sudah kita instruksikan, dan dilaksanakan KPU kabupaten/kota,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, skenario distribusi logistik hingga tempat pemungutan suara (TPS) juga telah disusun. Antara lain memakai truk bok, sehingga meminimalisir berbagai logistik yang ada, dari terpaan air hujan. “Kotak suara dibungkus plastik. Aman lah. Dan ini kita sudah berpengalaman, soal logistik dan distribusi. Antisipasi jelas. Kita tahu Desember curah hujan tinggi,” jelasnya.

Untuk ancaman erupsi gunung Merapi, kata Yulianto, KPU sebagai penyelenggara telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak bencana vulkanologi. “Nantinya, jika situasi memang darurat, polanya TPS kita pindahkan dan kita tempatkan di lokasi pengungsian warga desa yang bersangkutan,” katanya.

Langkah ini, lanjut dia, dimaksudkan untuk mendekatkan TPS dengan pengungsian. Untuk pelaksanaannya, KPU dan penyelenggara yang lain terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Karena BPBD yang akan menentukan status kedaruratan dan juga memiliki data- data jumlah maupun asal pengungsi. Termasuk di mana lokasi penampungan warga yang terdampak juga menjadi kewenangan BPBD,” bebernya.

Atas dasar itu, terangnya, KPU akan mengikuti BPBD sebagai otoritas pemegang kewenangan pada saat kedaruratan bencana. “Yang penting KPU akan menyesuaikan pelayanannya, meskipun dalam situasi darurat bencana gunung Merapi. Mudah- mudahan, pelaksanaan pilkada serentak nanti tidak sampai terdampak erupsi gunung Merapi,” tegasnya.

Mengenai target partisipasi pemilih, Yulianto menyatakan, secara nasional targetnya adalah 77,5 %. “Makanya kita terus meyakinkan kepada publik, masyarakat, saat pilkada dilanjutkan di masa pandemi. Tapi kami di pemungutan akan terapkan standar yang ketat. Ini agar publik tak khawatir, datang ke TPS,” katanya.

Terpisah, KPU Kabupaten Blora mewaspadai TPS yang rawan banjir. Sebab beberapa waktu lalu diketahui ada satu TPS yang mengalami banjir saat hujan deras turun. '’Kemarin kami sempat dapat laporan, ada satu TPS di wilayah Kecamatan Kradenan banjir, saat hujan deras kemarin banjir dengan waktu yang cukup lama,’’ ujar Ketua KPU Blora M. Khamdun.

Dia menjelaskan, cuaca saat ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi KPU dalam proses pendistribusian logistik ke TPS. Untuk itu, pihaknya meminta seluruh petugas di Kecamatan untuk mengidentifikasi TPS yang rawa terjadi banjir. "Daripada berisiko, lebih baik lokasi TPS diganti. Jangan di lokasi yang rawan banjir. Bisa di lokasi yang lebih aman tapi tetap memperhatikan akses yang mudah," ujarnya.

Bukan hanya Kecamatan Kradenan, pihaknya juga meminta Kecamatan lain untuk mengidentifikasi sejumlah TPS yang rawan banjir untuk segera dilapirkan. ‘’Kalau itu menjadi lokasi banjir ya pindah saja. bisa dialihkan ke lokasi lain," tandasnya. Muh Slamet