Semarang, Gatra.com - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berlangsung secara serentak di wilayah Jawa Tengah (Jateng) diwarnai dengan munculnya praktik politik uang (money politics). Setidaknya, empat wilayah yang terindikasi melakukan praktik kotor itu hingga mencapai puluhan kasus.
Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Sri Annaningsih, menyampaikan keterangan tersebut menanggapi maraknya kasus politik uang selama Pilkada di Jateng.
Menurut Sri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menemukan kasus politik uang alias money politics selama masa tenang hingga hari pencoblosan Pilkada serentak cenderung meningkat.
Dia mengungkapkan, kasus politik uang ditemukan petugasnya di empat wilayah Jateng, yaitu di Kabupaten Pemalang, Purworejo, Kota Magelang, dan Purbalingga.
"Bahkan di Purworejo, seorang pelaku yang menyebarkan money politic terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh petugas kita," kata Sri Ananingsih saat dihubungi awak media di Semarang, Rabu (9/12).
Sri melanjutkan, kasus politik uang lainya juga terjadi di Pemalang sebanyak 3 kasus, Kota Magelang 2, dan 18 kecamatan di Purbalingga ditemukan kasus politik uang.
"Temuan kasus money politic cenderung naik selama masa tenang sampai pagi hari saat coblosan berlangsung," kata Sri.
Dalam kasus money politics tersebut, kata Sri, uang yang dibagikan oleh pelaku, nominalnya macam-macam. Diperkirakan jumlahnya bisa tambah banyak karena saat ini sedang dikembangkan. "Ada juga yang berupaya mengiming-imingi warga dalam bentuk kupon," ungkapnya.
Sri memastikan, pihaknya sejauh ini akan memproses pelanggaran money politics di daerah tersebut. Temuan lainnya yaitu berupa kasus pengerahan kades untuk memenangkan salah satu paslon di Wonosobo.
Sementara itu, di Kota Semarang, katanya, petugas menemukan satu penggunaan fasilitas pemerintah untuk acara kampanye petahana. Tak cuma itu, terdapat empat kabupaten yang memiliki kontestasi pelanggaran paling keras di Jateng.
"Secara keseluruhan, kita mendapati dinamika Pilkada di Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, dan Purbalingga sangat keras. Banyak sekali kades yang terang-terangan mendukung kemenangan paslon petahana. Bahkan ada gesekan di kalangan grassroot. Makanya sekarang kita sedang mengusut dugaan pelanggaran tersebut. Sanksinya akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait," tandasnya.
