Teheran, Gatra.com- Kementerian luar negeri Iran telah menolak setiap negosiasi baru atau perubahan pada peserta kesepakatan nuklir Teheran dengan kekuatan dunia, setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan setiap pembicaraan baru harus mencakup Arab Saudi. Al Jazeera, 30/01.
"Kesepakatan nuklir adalah perjanjian internasional multilateral yang diratifikasi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang tidak dapat dinegosiasikan dan pihak-pihak di dalamnya jelas dan tidak dapat diubah," juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh dikutip oleh media pemerintah mengatakan pada Sabtu.
Iran mulai melanggar batas kesepakatan pada aktivitas pengayaan uranium setelah Washington menarik diri dari pakta tersebut pada 2018 di bawah Presiden Donald Trump dan menerapkan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran.
Pemerintahan baru Presiden Joe Biden mengatakan akan bergabung kembali dengan kesepakatan tetapi hanya setelah Teheran kembali mematuhi persyaratannya.
Tetapi Iran telah menolak tuntutan AS untuk membalikkan percepatan program nuklirnya sebelum Washington mencabut sanksi terhadap Teheran.
Arab Saudi dan sekutunya Uni Emirat Arab telah mengatakan bahwa negara-negara Teluk Arab harus terlibat kali ini dalam pembicaraan apa pun, yang mereka katakan juga harus membahas program rudal balistik Iran dan dukungannya untuk proksi di sekitar Timur Tengah.
Arab Saudi, yang terkunci dalam beberapa perang proksi di kawasan itu dengan Teheran termasuk di Yaman, mendukung kampanye "tekanan maksimum" Trump terhadap Iran.
Dalam komentarnya pada Jumat, yang dikutip oleh televisi Al Arabiya, Macron menekankan perlunya menghindari apa yang disebutnya kesalahan dengan mengecualikan negara lain di kawasan itu ketika kesepakatan 2015 dinegosiasikan dan harus memasukkan Arab Saudi.
Macron mengatakan setiap pembicaraan baru tentang kesepakatan nuklir dengan Iran akan sangat "ketat" dan waktu yang sangat singkat untuk mencegah Teheran memiliki senjata nuklir.
Khatibzadeh mengatakan Macron harus "menunjukkan pengendalian diri". "Jika para pejabat Prancis khawatir tentang penjualan senjata mereka yang besar ke negara-negara Teluk Arab, mereka lebih baik mempertimbangkan kembali kebijakan mereka," kata Khatibzadeh.
"Senjata Prancis, bersama dengan senjata Barat lainnya, tidak hanya menyebabkan pembantaian ribuan orang Yaman, tetapi juga menjadi penyebab utama ketidakstabilan kawasan," tambahnya.
Awal bulan ini, Iran kembali memperkaya uranium hingga 20 persen di pabrik nuklir bawah tanah Fordow - tingkat yang dicapai sebelum kesepakatan.
Parlemen Iran, yang didominasi oleh kelompok garis keras, mengeluarkan undang-undang bulan lalu yang memaksa pemerintah untuk memperkuat sikap nuklirnya jika sanksi AS tidak diturunkan dalam dua bulan.
