Jakarta, Gatra.com – Pengamat politik dan pimpinan Lembaga Survei Nasional (LSN), Umar S. Bakry, menyebut bahwa langkah yang dilakukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal adanya upaya kudeta terhadap kepemimpinannya di Partai Demokrat (PD) merupakan praktik teori politik viktimisasi.

Umar menjelaskan, viktimisasi adalah memosisikan diri sebagai korban. Teori ini sangat terkenal di Amerika Serikat (AS) pada sekitar tahun 1970-an. Namun srategi ini sangat mudah dibaca oleh masyarakat yang saat ini relatif lebih kritis.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua umum (Ketum) Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI) ini pada Rabu (17/2), mengungkapkan bahwa ada dua "mata pisau" dari strategi ini. Pertama, menunjukkan sebagai pihak yang dizalimi dan kedua, menunjukkan kekurangan dalam kepemimpinan.

"Masyarakat dapat menilai Partai Demokrat membutuhkan penyelamat Partai yang memiliki kepempinan yang lebih kuat dan memberikan keyakinan bagi seluruh organ partainya," ujarnya.

Menurut Umar, langkah AHY membuka isu kudeta tersebut menuai serangan balik dari internal partai, misalnya soal kekurangan dalam kepemimpinan partai yang belum diketahui publik.

Dalam politik praktis, lanjut Umar, para pakar viktimisasi mengamati bahwa korban viktimisasi sering menjadi salah satu posisi politik yang menguntungkan sehingga banyak aktor politik menempatkan diri sebagai victimhood atau sebagai korban.

"Memosisikan diri sebagai korban dapat menjadi sarana yang efektif bagi individu atau aktor politik atau kelompok politik tertentu untuk mengonstruksi kepentingan politiknya," ujar dia.

Viktimisasi juga menggambarkan bahwa sekelompok orang tengah dizalmi oleh kelompok yang mempuyai kekuatan penuh (powerfull) serta mereka menyatakan sedang membela kepentingan yang lebih besar.

Dizalimi oleh kekuatan yang lebih besar itu, lanjut Umar, yakni melalui narasi ?dengan memakai diksi lingkar kekuasaan yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini merupakan upaya viktimisasi.

"AHY ingin menegaskan klaim bahwa dirinya tengah berupaya menegakkan sesuatu yang lebih penting yaitu demokrasi," ucapnya.

Saat ini, dari kalangan internal Partai Demokrat (PD) menegaskan bahwa gaduh ini disebabkan konflik internal dan masalah kepemimpinan AHY. "Ada banyak cara untuk mendapatkan itu, dan salah satunya adalah mempraktekan teori Viktimisasi sebagaimana yang saya duga juga tengah dipraktikkan oleh AHY dan Partai Demokrat," ujarnya.

Sementara itu, AHY dalam jawaban tertulis, beberapa hari lalu, menyampaikan bahwa mulai mendengar soal Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara paksa ini kira-kira sebulan lalu.

"Kami kira tadinya ini hanya manuver segelintir orang saja yang bisa kami selesaikan dengan mekanisme internal," ujarnya.

Setelah masuk laporan dari sejumlah Ketua DPD & DPC bahwa mereka diajak bicara soal Kongres Luar Biasa (KLB) dan pencapresan seorang tokoh eksternal KSP, Moeldoko, kira-kira dua pekan lalu.

"Kami langsung meningkatkan kewaspadaan. Dari cukup banyak pengurus DPD dan DPC yang didekati, tak sampai 10 yang bisa datang," ujarnya.