Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebutkan, permasalahan pada kebijakan pangan menjadi penyebab Indonesia melakukan impor beras.
“Saya melihat hal ini sangat mendasar, yakni kelemahan dalam kebijakan pangan untuk petani,” kata Zulhas, dalam pidato politik bertajuk “Demoraksi Transaksional dan Ketergantungan Impor Pangan” yang disiarkan langsung pada Rabu (14/4).
Zulhas menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara agraris, tetapi memerlukan pasokan pangan dari negara lain. Ia menyebutkan bahwa Indonesia masih bergantung dengan beberapa negara di Asia terkait pasokan beras, meski sudah 23 tahun berada di masa reformasi.
“Dalam dua dekadi terakhir, sejak refomasi 23 tahun lalu, Indonesia cukup bergantung pada impor beras dari Vietnam, Thailand, Tiongkok, Pakistan, Taiwan hingga Myanmar,” tutur Zulhas.
Persoalan lain yang menurut Zulhas lahir dari kebijakan yang bermasalah adalah berubahnya petani menjadi buruh tani. Ia menyebutkan bahwa petani harus menjual, dan menjadi pekerja di lahan yang tersebut akibat kebijakan yang bermasalah ini.
Zulhas menyebutkan, kedepannya kebijakan pangan harus memetakan dengan baik sistem pangan beserta permasalahannya. Upaya yang mendukung petani seperti pemberian teknologi, pengendalian harga pupuk, dan keberpihakan terhadap petani itu sendiri harus dilakukan.
Adapun sistem pendukung kebijakan seperti keikutsertaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyanggah. Selain itu, Pemerintah, kata Zulhas, memiliki prioritas untuk membeli padi dari petani lokal.
Zulhas menambahkan, kebijakan impor di Indonesia ini tidak lepas dari para pemburu rente yang berusaha mencari keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan orang banyak. Pemburu rente ini yang menurutnya memaksakan kebijakan impor.
“Kebijakan impor muncul dari perilaku pemburu rente yang memaksakan kebijakan impor ini terus langgeng di republik yang kaya ini,” katanya.
Swasembada pangan menurutnya harus dievaluasi karena menaungi hidup orang banyak.
“Kebijakan impor pangan harus kita evaluasi secara serius dan mendasar karena menyangkut kehidupan dan kesejahteraan masyarakat luas,” ujarnya.
