Jakarta, Gatra.com - Pergantian Panglima TNI akan segera dilakukan Presiden Joko Widodo menjelang masa pensiun Marsekal Hadi Tjahjanto pada November mendatang. Pergantian Panglima TNI menjadi hal biasa dan sudah rutin terjadi. Terlebih, korps militer Indonesia itu sudah punya mekanisme sirkulasi elite yang mapan.
Posisi Panglima TNI sangat strategis seringkali didekati secara politik dan kepentingan. Mekanisme sirkulasi panglima yang sudah “mapan” melalui tradisi TNI tidak selayaknya dirusak oleh lobi-lobi politik, yang dalam perspektif kenegaraan dapat merusak marwah institusi TNI.
Pengamat militer dan pertahanan Wibisono mengatakan, bahwa calon pengganti Panglima TNI Hadi Tjahjanto seharusnya lahir bukan dari hasil lobi politik. Panglima TNI menurutnya dipilih berdasarkan profesionalitas, kepemimpinan, integritas dan loyalitas terhadap presiden sebagai panglima tertinggi.
“Panglima TNI harus loyal hanya kepada Presiden. Lebih tepatnya, Panglima TNI harus loyal kepada negara, bangsa dan konstitusi, karena panglima TNI harus menjalankan politik negara bukan politik praktis,” ujar Wibisono dalam keterangannya di Jakarta (20/8).
Baca juga: Kasal Kerahkan Seluruh Personel untuk Lakukan Serbuan Vaksinasi
Ia berpendapat semua Kepala Staf Angkatan memiliki peluang yang sama untuk menjadi pucuk pimpinan di TNI. Bila mengacu pada rotasi angkatan, pos panglima TNI kali ini selayaknya dijabat oleh matra angkatan laut. Wibisono berpendapat sosok Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono menjadi kandidat kuat pengganti Hadi. Terlebih, ia telah meniti karir dengan pendidikan militer terbaik.
“Di antara karir militer yang pernah Yudo Margono rintis adalah menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Selain itu Laksamana Yudo Margono juga sebagai sosok yang memberi perhatian serius pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) TNI AL,” ujar pria yang juga pengusaha infrastruktur dan kesehatan itu.
Sebagai perwira tinggi TNI yang profesional, Yudo menurutnya bergerak lurus dan tidak pernah mengeluarkan statement yang berbau politis. Bahkan saat ini, TNI AL di bawah kepemimpinannya gencar mensukseskan program pemerintah dengan serbuan vaksinasi sampai ke pelosok daerah dengan memberdayakan kapal perang RI.
Menurut Wibi, pergantian Panglima TNI seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antar matra sesuai yang berlaku dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. “Oleh karena itu jika melenceng dari UU tersebut maka akan merusak tatanan atau kultur yang sudah ada di organisasi TNI. Apalagi jika dalam pergantian Panglima TNI mempertimbangkan alasan politik atau kekuasaan semata, ” pungkasnya.
