Semarang, Gatra.com - Anggota DPRD Jawa Tengah menyoroti kebijakan kepala daerah yang mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.
Menurut anggota komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng), Yudi Indras Wiendarto, jika kepala daerah tidak hati-hati dalam memberikan izin PTM bisa menimbulkan klaster Covid-19 di sekolah.
“Jika sampai ada klaster PTM, maka akan mempengaruhi sektor lainnya, seperti kesehatan, sektor ekonomi, dan lainnya juga akan terkena imbas,” katanya, Jumat (3/9).
Politisi Partai Gerindra ini menginggatkan kejadian pada pelaksanaan uji coba PTM beberapa waktu lalu yang terjadi klaster Covid-19 di beberapa sekolah.
Mestinya lanjut Yudi sebelum kepala daerah mengeluarkan kebijakan PTM memperhatikan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga pendidik dan siswa sudah merata atau belum.
Padahal saat ini, belum semua guru dan siswa baik tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di Jateng. mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.
“Dinas terkait secara teknis mengetahui kondisi Covid-19 secara detil harusnya memberikan masukan yang tepat untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan. PTM boleh, tapi pelaksanaan jangan sembrono,” ujarnya.
Yudi meminta vaksinasi Covid-19 untuk guru dan siswa, serta orang tua siswa harus dipercepat guna mencegah terjadi lonjakan kasus Corona.
“Dikhawatirkan bila sampai terjadi lonjakan Covid-19 karena kebijakan PTM yang tak tepat, maka bukan hanya sekolah yang yang ditutup, tapi kegiatan ekonomi yang sudah mulai dilonggarkan bisa jadi akan diperketat kembali sehingga merugikan masyarakat,” katanya.
Kepala Daerah dan Dinas Pendidikan, lanjut Yudi meminta agar tidak gegabah dalam pelaksanaan PTM. Meskipun semua pihak, terutama siswa kangen dengan pendidikan di sekolah.
“Kesehatan tetap menjadi prioritas pertama, tak bisa ditawar. PTM harus mempertimbangkan sektor yang lain,” ujarnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebelumnya menyebutkan sebanyak 2.539 sekolah tersebar di kabupaten/kota melaksanakan PTM mulai Senin (30/8).
Perincian sekolah yang melaksanakan PTM yakni, sebanyak 2.401 jenjang pendidikan dasar PAUD, SD dan SMP tersebar di Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Rembang, Semarang, Kendal, Pemalang, dan Kota Semarang.
Sebanyak empat sekolah luar biasa (SLB) di Purbalingga, Jepara dan Demak. Sebanyak 67 SMK dengan rincian 15 sekolah melaksanakan simulasi PTM dan 52 lainnya PTM terbatas tersebar di 19 kabupaten/kota.
Untuk SMA sebanyak 67 sekolah, 22 sekolah melaksanakan simulasi PTM dan 45 sekolah melaksanakan PTM terbatas yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
“Kepada kepala daerah dan dinas pendidikan kabupaten/kota, supaya pelaksanaan PTM dikontrol dengan baik dengan mengedepankan prinsip lima siap yakni siap sekolahnya, siap gurunya, siap siswanya, siap orangtuanya, dan siap daerahnya,” ujar Ganjar.
