Palembang, Gatra.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), mencatat untuk realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Bumi Sriwijaya telah mencapai Rp9,35 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumsel, Lyidia Kurniawati Christyana, mengatakan dari realisasi tersebut terdiri atas klaster kesehatan sebesar Rp1,1 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp2,85 triliun, program prioritas sebesar Rp797 miliar, serta dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) dan Korporasi sebesar Rp2,7 triliun.
“Realisasi PEN di Sumsel sendiri hingga 24 September 2021 tercatat sebesar Rp9,35 triliun,” ujarnya secara virtual dalam konferensi pers realisasi APBN September 2021 wilayah Provinsi Sumsel di Palembang, Senin (4/10).
Dalam rilis Kinerja dan Fakta (KiTa) APBN tersebut, Lyidia menjelaskan peran nyata APBN dalam menurukan Covid-19 dan memulihkan ekonomi di Sumsel. Mengingat Indonesia sudah melewati puncak gelombang ke-dua pandemi.
Menurutnya, berbagai indikator pandemi menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal tersebut sejalan dengan kasus Covid-19 global yang sudah menurun. Tren pemulihan ekonomi Sumsel berlanjut dengan cukup baik hingga terjadi kenaikan mobilitas pada toko makanan dan apotek.
“Di regional Sumbagsel, Provinsi Sumsel masih lebih baik dibanding provinsi lainnya di Indonesia. Itu merupakan respons masyarakat atas perkembangan kasus Covid-19 yang semakin terkendali,” katanya.
APBN berperan nyata dalam memulihkan ekonomi sumsel. Dia menyebut, itu ditunjukkan melalui Sektor Konsumsi Pemerintah yang berkontribusi 6,65 persen dari pertumbuhan PDRB Sumsel. Demikian juga kontribusi dari Sektor Administrasi Pemerintah sebesar 14,21 persen.
Realisasi APBN per 30 Agustus 2021 sebesar Rp11,3 triliun. Rinciannya, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp8,2 triliun, serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp3,06 triliun.
“Manfaat kepada masyarakat dari belanja barang APBN pun banyak. Mulai dari pembangunan rumah susun di Kabupaten OKU Timur, penyaluran BOS kepada tiga juta siswa dengan nilai Rp1,19 triliun dan belanja dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp138 miliar,” ujarnya.
Dikatakannya, manfaat dari belanja modal antara lain pembangunan bendungan tiga haji di Kabupaten OKU Selatan, Jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Palembang, serta gedung kuliah dan hotel praktek Politeknik Pariwisata. Kemudian, pembangunan jembatan Paiker Pantoon, jalur kereta api lintas Lahat - Lubuklinggau, revitalisaasi drainase jalan, dan pengendalian banjir Sungai Lambidaro, Sekanak di Palembang.
“Pada intinya, peran penting APBN ke depannya akan terus diperkuat dalam memastikan pemulihan ekonomi. Namun, upaya inipun perlu peran aktif masyarakat melalui keikutsertaan program vaksinasi Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan 5M,” katanya.
