Purworejo, Gatra.com-Konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah antara warga pro dan kontra quarry masih saja terjadi. Seperti diketahui, Desa Wadas ditetapkan dalam penlok Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo sebagai lokasi pengambilan batu untuk pondasi Bendungan Bener.
Akan tetapi ada kelompok warga menolak tanah desa mereka dijadikan lokasi quarry. Jenuh dengan kondisi yang terjadi, 80 orang pemilik tanah terdampak yang menamakan paguyubannya 'Wadas Cerdas' mengadu ke DPRD Kabupaten Purworejo, Jumat siang (28/1).
"Kami datang untuk memperjuangkan agar pengadaan tanah untuk lokasi quarry segera terwujud. Ada beberapa tuntutan yang sudah kami tulis dan akan kami serahkan," kata koordinator aksi Wadas Cerdas, Wasisno mewakili teman-temannya saat beraudiensi di Gedung B DPRD Purworejo.
Hadir menemui para warga adalah unsur wakil pimpinan dewan yaitu, Yophi Prabowo (Partai Demokrat), Kelik Susilo Ardani (Partai Golkar) dan Fran Suharmaji (PKB). Ada beberapa poin yang menjadi ganjalan mereka yang mendukung mega proyek Bendungan Bener, antara lain adanya indikasi pihak luar yang menunggangi kelompok penolak quarry.
"Kendala yang terjadi di Desa Wadas maupun pelaksanaan pengadaan (pembebasan) lahan untuk quarry, pertama adanya indikasi kelompok penolak quarry ditumpangi pihak luar yang mengatasnakamakan LBH (Lembaga Bantuan Hukum), Walhi atau mahasiswa," kata Wasis saat membacakan surat terbuka mereka.
Kedua, lanjutnya, dampak sosial berupa sekat pembatas pro kontra quarry. Pihak kontra quarry menurut Wadas Cerdas, selalu berperilaku arogan. "Kami tidak melawan karena menghindari benturan, tapi justru malah makin diintimidasi. Ketiga, konflik yang terjadi membawa pengaruh buruk pada tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak. Anak-anak kami yang pro quarry sudah dikucilkan. Anak-anak dari kelompok kontra sudah dipengaruhi, sehingga perilaku mereka sangat tidak sopan," keluhnya.
Bahkan saat mereka (pemilik tanah pro quarry) dan petugas akan melakukan identifikasi dan inventarisasi tanah terdampak quarry, mereka dihadang oleh pihak penolak. "Padahal tanah kami sendiri, kami juga tidak akan mematok tanah mereka yang kontra quarry. Pokoknya suasana di desa kami sudah tidak nyaman untuk tinggal. Besar harapan kami agar DPRD bisa membantu," pinta Wasis.
Usai membacakan surat terbuka Wadas Cerdas, mereka kemudian memberikan surat tersebut kepada para wakil ketua. Ditemui usai audiensi, Wasis menambahkan pihaknya pernah diundang oleh Komnas HAM karena laporan pihak kontra quarry yang mengaku diintimidasi. Akan tetapi justru mereka yang tidak datang untuk berdialog.
"Aneh, yang paling keras menolak itu justru yang tanahnya tidak terdampak quarry. Kehadiran kami ke gedung wakil rakyat ini untuk menyampaikan aspirasi apa yang kami rasakan. Secara detil sudah kami sampaikan. Kami yang pro merasakan tidak enak, kegiatan sosial sudah tidak jalan sebagaimana mestinya. Hampir 24 jam terintimidasi," jelas Wasis.
Hingga saat ini, jumlah warga yang menyetujui tanahnya dijadikan quarry sudah 300 KK lebih. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Kelik Ardani menjelaskan bahwa, kehadiran warga baru sebatas menyampaikan aspirasi. Sehingga pihak DPRD belum bisa memberikan rekomendasi.
