Banyumas, Gatra.com – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyatakan akan melibatkan para Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk turut mengawasi kualitas komoditas dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bupati Tiwi mengungkapkan, beberapa waktu lalu kerap mendengar keluhan mengenai kualitas komoditas BPNT yang tidak bagus. Karenanya, ketua rt saya wajibkan turut mengawasi setiap ada penyaluran bantuan, termasuk penyaluran BPNT.

“Panjenengan harus ikut mengawal, kalau ada komoditas-komoditas yang tidak bagus, speknya tidak sesuai, langsung laporkan ke dinas sosial, atau langsung minta kepada e-Waroeng untuk mengganti dengan komoditas yang baik," kata bupati, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (1/6).

Tiwi juga akan melibatkan ketua RT dalam pendataan kesejahteraan sosial. Jumlah Ketua RT di Purbalingga saat ini cukup banyak, yakni 5.200 orang dinilai lebih efektif karena sangat paham kondisi warganya.

"Ketua RT juga lebih paham mengenai keadaan warganya, mana yang layak mendapat bantuan dan mana yang tidak, karena lingkupnya kecil," ucap dia.

Bupati menyebut pelibatan Ketua RT ini penting dilakukan mengingat kerap ada aduan, bahwa bantuan-bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran. Bupati meminta, jika mendapati warga yang layak mendapatkan bantuan tapi belum mendapatkan apa-apa, maka Ketua RT bisa langsung lapor ke Dinas Sosial.

"Jadi panjenengan adalah kepanjangan tangan pemerintah yang nantinya selain ditugaskan dalam hal pendataan juga ikut dalam pengawasan, pendistribusian bantuan di lapangan,” ucapdia.

Bupati meyakinkan kepada para Ketua RT, bahwa tugas-tugas tersebut akan diganjar dengan honor dari Pemkab Purbalingga. Bahkan jika bisa sukses mengawal dan nyengkuyung apa yang ditugaskan maka tidak menutup kemungkinan akan ditambah.

"Jadi para ketua RT ini harus semangat, selain bantu kepala desa dengan program-programnya juga bantu Bu Tiwi dengan pengawasan-pengawasan bantuan di lapangan," kata Tiwi.