Yogyakarta, Gatra.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad, menilai kenaikan BBM adalah upaya pemerintah mengadu domba masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin.
Hilmy menyatakan langkah pemerintah Joko Widodo menaikkan harga BBM ini menunjukan kelemahan pemerintah dalam mendistribusikan BBM. Selain itu, juga disinyalir ada upaya mengadu domba antara masyarakat mampu dan tidak mampu.
Menurutnya, penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat seharusnya menjadi fokus paling utama pemerintah daripada menaikkan harga BBM. Kondisi kenaikan harga ini dinilai akan berdampak kepada banyak orang.
“Pemerintah seharusnya fokus pengawasan pada sistem distribusi selama ini. Jangan-jangan ini biarkan, setiap kali kenaikan BBM, alasan ini terus-menerus direpetisi. Juga menjadi kecurigaan, mengapa harus mengadu domba antara si mampu dan yang tidak mampu,” jelasnya melalui rilis, Senin (5/9).
Tak hanya itu, Hilmy yang menjabat Katib Syuriah PBNU juga meminta pemerintah untuk mengoreksi pernyataan yang menyamakan Indonesia dengan negara lain dalam konsumsi BBM.
Menurutnya, di beberapa negara harga BBM tinggi karena tingkat konsumsi lebih banyak untuk industri. Sementara di Indonesia, masyarakatnya lebih cenderung agraris dan maritim. Baginya pengalihan subsidi BBM dan bantuan sosial adalah dua hal yang berbeda. Pemahaman bahwa satu subsidi dialihkan ke subsidi lain perlu dikoreksi.
“Subsidi BBM, subsidi migas, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan subsidi-subsidi lainnya, itu tidak saling berhubungan karena ada aturannya masing-masing. Subsidi BBM dikurangi, tidak kemudian menambah subsidi atau bantuan sosial. Apakah bantuan yang diterima masyarakat jumlah semakin besar atau jumlahnya bertambah? Ya, sama saja. Anggarannya sudah disiapkan,” jelasnya.
Hilmy melihat program Kementerian BUMN yaitu Pertashop atau pom mini sebenarnya dapat menjadi solusi distribusi BBM. Pertashop yang digulirkan sejak 2020 dengan target 10 ribu unit baru berdidiri 4.311 unit.
“Namun ini tidak dilakukan secara maksimal. Di pom mini hanya menjual BBM yang bersubsidi, SPBU hanya yang nonsubsidi. Mobil-mobil tidak akan ngantri di pom mini karena ruangnya kecil. Perbanyak saja jumlahnya seperti jumlah SPBU-SPBU,” kata senator ini.
Sementara itu, para aktivis DIY yang bergabung di Gerakan WNI Menggugat melayangkan surat ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan musisi Iwan Fals melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta.
Koordinator Gerakan WNI Menggugat, Tri Wahyu, menyatakan mengirim surat ke Megawati karena selama ini dia paling ditakuti Presiden Jokowi. "Kita beberapa kali dalam isu-isu yang lain sudah menyurati Presiden. Kami khawatir Pak Jokowi bebal. Kami cari orang di Republik yang paling ditakuti siapa? Kami ketemu namanya. Siapa namanya? Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Wahyu.
Ia mengungkapkan, sudah menjadi rahasia umum jika Jokowi kerap disebut sebagai petugas partai oleh Megawati. Sosok putri Presiden Soekarno itu pun paling diikuti perintahnya oleh Jokowi.
Sedangkan untuk Iwan Fals, kata Wahyu, sosok musisi itu pernah menjadi rujukan Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2014. Bahkan, Jokowi saat mengunjungi Iwan Fals menyebut lagu yang paling disukainya adalah lagu Galang Rambu Anarki yang menyinggung soal kenaikan harga BBM.
