Jakarta, Gatra.com - Pemerintah tengah mengkaji mekanisme insentif untuk kendaraan listrik. Hal itu, dianggap sebagai upaya mempercepat adopsi penggunaan kendaraan listrik sehingga bisa menghemat bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Center of Reform on Economics Indonesia (Core Indonesia), Mohammad Faisal menilai bahwa insentif pembelian kendaraan listrik saja tak cukup. Namun, aturan paralel terkait kendaraan listrik juga perlu disiapkan. Salah satunya, infrastruktur pengisian baterai kendaraan untuk publik.

"Yang lain perlu dilakukan termasuk membangun infrastrukturnya, untuk charging baterainya itukan yang belum banyak tersebar. Itu yang harus ditingkatkan," kata Faisal kepada Gatra.com, Rabu (14/9).

Baca Juga: Pengamat Nilai Harusnya Kenaikan BBM Subsidi Jadi Solusi Terakhir

Ia menyoroti agar pemerintah jangan hanya mendorong penggunaan mobil listrik, namun di satu sisi melupakan bahwa selama ini bauran energi fosil masih dominan pada pembangkit listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pada kendaraan bebas bahan bakar fosil, sejumlah besar listrik yang dihasilkan masih berasal dari bahan baku fosil. Batu bara menjadi bahan bakar utama pada sebagian besar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Baca Juga: Greenpeace: Pemerintah Setengah Hati Transisi ke Energi Bersih

"Kendaraannya memang pakai listrik tapi listriknya sendiri yang oleh PLN kalau baurannya masih banyak minyak bumi, ya sama aja kan berarti," ucap Faisal.

Karena itu, Faisal menyarankan agar upaya memasifkan penggunaan kendaraan listrik juga diiringi langkah PLN beralih pada sumber energi baru terbarukan (EBT). Sejatinya, selain mengurangi beban subsidi BBM, penggunaan kendaraan listrik juga bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor.

Baca Juga: Pengembangan Energi Baru Terbarukan Hadapi Kendala

"PLN harus betul-betul juga didorong supaya secepat mungkin mengurangi konsumsi energi fosil dan meningkatkan energi baru terbarukan. Jadi bukan hanya kendaraannya saja yang tidak pakai BBM tapi listriknya juga," imbuh Faisal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah akan membatasi penjualan kendaraan berbahan bakar fosil, dan mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk menekan kenaikan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Luhut menilai penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi ketergantungan pemakaian BBM bersubsidi sekaligus mengurangi emisi CO2. Melalui program penerapan kendaraan listrik, Luhut mengungkapkan Pemerintah menargetkan pengurangan emisi C02 hingga 40 juta ton pada tahun 2030.

Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji kebijakan untuk pemberian insentif bagi kendaraan listrik baik jenis mobil maupun motor.

"Skema insentif yang akan diberikan masih dihitung oleh pemerintah untuk mampu mendorong pertumbuhan pangsa pasar kendaraan listrik dengan cepat," ujar Luhut dalam akun Instagram pribadinya pada Jumat lalu (9/9).