Jakarta, Gatra.com - Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati beberapa perubahan asumsi dasar ekonomi makro pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2023. Penyesuaian itu dilakukan berdasarkan pantauan pemerintah atas perkembangan perekonomian terkini dan prospek perekonomian dunia ke depan.

Dalam rapat kerja Menteri Keuangan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati kenaikan target inflasi tahun 2023 dari yang semula 3,3 persen menjadi 3,6 persen. Hal itu, berdasarkan pertimbangan bahwa inflasi global diperkirakan akan masih tinggi di tahun depan.

Baca Juga: Tahun Depan, Target Penerimaan Pajak Negara Naik Rp4,3 Triliun

Selain itu, volatilitas dan ketidakpastian dari pergerakan harga komoditas global juga menjadi dasar pertimbangan pemerintah menaikkan proyeksi inflasi tahun 2023 menjadi 3,6 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah tetap mempersiapkan buffer untuk antisipasi ketidakpastian yang masih akan cukup tinggi di tahun ini maupun tahun 2023.

"Penguatan pondasi untuk konsolidasi dan keberlanjutan fiskal jangka menengah harus tetap kami jaga," ujar Febrio dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/9).

Baca Juga: Negara Salah Urus, Faisal Basri: Belanja APBN Hanya untuk Bayar Bunga Utang

Febrio mengatakan, pemerintah tetap harus memastikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga tanpa membebani APBN.

"Akan tetapi di sisi lain APBN juga tetap semakin sehat," imbuhnya.

Selain perubahan proyeksi inflasi, Pemerintah resmi menaikkan proyeksi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS di tahun depan. Awalnya, dalam pembacaan nota keuangan dan RAPBN 2023 pada 16 Agustus 2022 lalu, pemerintah menetapkan proyeksi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp14.750/US$, kini berubah menjadi Rp14.800/US$.

"Terutama mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global serta masih ketatnya kondisi likuiditas global," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memperkirakan dalam waktu dekat krisis keuangan akan melanda sebagian negara di dunia.

Baca Juga: BI Tetap Pertahankan Suku Bunga Acuan di Angka 3,5%

"Sejarah menunjukkan, ketika suku bunga naik dan ada pengetatan likuiditas maka bisa berpotensi menciptakan krisis keuangan," ujar Sri Mulyani dalam sebuah wawancara di media.

Dilansir Bloomberg, inflasi AS semakin memanas berpeluang membuat sebagian ekonom memprediksikan Bank Sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga dari 75 basis poin menjadi 100 basis pada September ini.