Home Pendidikan Pakar: Masyarakat Indonesia, Buta Huruf Secara Fungsi

Pakar: Masyarakat Indonesia, Buta Huruf Secara Fungsi

Jakarta, Gatra.com – Direktur Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji menegaskan, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini bisa dibilang sangat tertinggal.

“Kita lihat ini, rata-rata negara OECD (Organisation for economic Co-operation and Development) di atas, kita di bawah. Membaca di bawah, matematika di bawah, sains di bawah,” jelasnya dalam duskusi yang digelar Basan Riset dan Inovasi Nasional, Jumat (16/9).

Baca juga: Cegah Sebaran Konten Negatif dan Hoaks, Kominfo Kebut Literasi Digital

Menurut data, Indonesia berada di poin 371 untuk kemampuan membaca, jauh di bawah rata-rata Negara lain sejumlah 487. Untuk skor kemampuan matematika, Indonesia hanya meraih 379 dari jumalh rata-rata 489. Untuk poin sains, Indonesia berada di skor 396 dari rata-rata 489.

Selain itu, hasil penelitian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) juga menunjukkan, mutu pendidikan Indonesia masih rendah. Ini terlihat dari hasil kemampuan literasi dan kemampuan numerasi di seluruh jenjang masih di bawah kompetensi, kecuali kemampuan literasi pada jenjang menengah ke atas.

“Untuk rata-rata kemampuan membaca, kita paling banyak di level bawah (usia awal). Negara lain di usia level tengah (usia sekolah). Dengan kata lain, di Negara lain kurva distribusinya normal. Tapi setelah sekolah di Indonesia, lebih banyak yang di bawah daripada tengahnya. Ini kan bisa disimpulkan bahwa di Indonesia, sekolah bukan tambah pintar, tapi tambah bodoh. Ini sudah bertolak belakang dengan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tuturnya.

Baca juga: Literasi Digital Pada Mahasiswa, Kunci Capai Target SDM Unggul

Bahkan, masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat yang buta huruf secara fungsi. Artinya, bisa membaca namun tidak paham apa yang dibaca. Penelitian UNESCO juga menunjukkan minat baca yang rendah di masyarakat Indonesia, dengan perbandingan 1:1000. Indra menjelaskan bahwa dengan rendahnya minat baca, maka otomatis kemampuan membaca jadi rendah.

“Saking rendahnya kemampuan membaca orang Indonesia, hasil penelitian OECD menunjukkan, orang Indonesia menjadi orang yang paling tidak mampu membedakan mana yang fakta mana yang opini, karena tidak mampu mencari referensi yang benar. Itulah mengapa di Indonesia banyak terjadi ujaran kebencian, banyak percaya hoaks, penipuan. Dan ini kesalahan pendidikan, dengan kata lain kesalahan pemerintah karena merupakan tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tuturnya.

Baca juga: 58 Seri Buku Literasi Digital Diluncurkan. Apa Saja Isinya?

Situasi pendidikan ini disebutkan Indra terjadi komplasensi, yaitu menganggap semua baik-baik saja, menjadi dasar yang menyebabkan situasi pendidikan Indonesia belum bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Masyarakat yang tidak peduli dengan pendidikan, turut menjadi akar permasalahanan. Selain itu, pemerintah melalui program pendidikan yang tidak berkembang turut membuat situasi pendidikan jalan di tempat.

Indra menjelaskan bahwa situasi ini yang seharusnya menjadi pembenahan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang digagas Kemendikbud Ristek. Namun, yang terjadi justru hal-hal ini tidak dilihat sebagai permasalahan.

Fokus pembenahan pendidikan haruslah sejak tingkat mendasar dan tercantum dalam aturan hukum yang berlaku.