Jakarta, Gatra.com - Politisi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Sutrisno mempertanyakan kebenaran data stok dan produksi beras oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Hal tersebut menyusul kesulitan Bulog dalam menyerap cadangan beras pemerintah di akhir tahun ini.
Menurut dia, pada 22 Maret 2022 lalu, Kementan mengklaim stok beras nasional di akhir tahun mencapai 7.543.320 ton. Kemudian, pada 16 November 2022 lalu, kata Sutrisno, data Badan Pangan Nasional mencatat stok beras di akhir tahun sebesar 6.437.419 ton.
"Data Kementan juga menyebut produksi beras September - Desember 2022 di 11 provinsi diprediksi mencapai 6.595.992 ton," ungkap Sutrisno yang juga merupakan Anggota Komisi IV DPR-RI dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementan, Bulog dan Badan Pangan Nasional di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (23/11).
Adapun persoalan yang menjadi sorotan yakni kebenaran klaim Kementan dan Badan Pangan Nasional menyebut dominasi beras berada di rumah tangga konsumen. Survey cadangan beras nasional (SCBN) yang juga dilakukan Kementan menyebut sekitar 66-68% beras berada di rumah tangga.
"Persoalan beras di rumah tangga hanya tuhan yang tahu. Katup pengamannya ada pada produksi September-Desember di 11 provinsi," ujar Sutrisno.
Karena itu, Sutrisno menekankan agar Kementan melalukan validasi secara benar terkait data produksi dan stok beras. Musababnya, data ketersediaan pangan yang valid menjadi kunci untuk menjamin ketersediaan pangan nasional.
"Manakala tidak (divalidasi), stok pangan kita tidak akan mencukupi," ucapnya.
Ia pun juga mendorong Kementan agar melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah secara nyata. Alih-alih hanya mengandalkan data produksi dan stok beras yang dikirim oleh Dinas Pertanian di daerah.
"Otonomi daerah yang punya data, jangan hanya percaya sama dinas pertanian, tidak ada legalitasnya lalu menjadi dasar dalam memprediksikan bahwa panen kita cukup," terangnya.
Sutrisno mencecar peran Kementan di lapangan agar benar-benar dilakukan secara nyata. Terlebih, soal pengawasan mobilitas beras di perbatasan, Sutrisno menegaskan agar Badan Karantina Pertanian (Barantan) bisa mencegah ekspor beras. Menurut dia, mengamankan cadangan beras saat ini adalah upaya nyata mencegah kerawanan pangan dalam negeri.
"Jangan sampai ada ekspor gelap karena semua negara perlu beras. Khususnya di Asia. Kalau itu tidak dilakukan, akan membahayan posisi pangan kita," imbuh Sutrisno.
Sebelumnya, Direktur Serealia, Kementerian Pertanian, Ismail Wahab menyebut berdasarkan data prognosa beras tahun 2022 hasil survey cadangan beras nasional (SCBN), sebanyak 66-68% stok beras berada di rumah tangga.
"Memang kalau lihat sebenarnya beras itu tidak banyak di penggilingan dan pedagang," ungkap Ismail dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11) lalu.
Ismail mengatakan, alasan stok beras dominan berada di rumah tangga karena bantuan pangan non tunai berupa beras selama ini juga disalurkan langsung kepada rumah tangga.
"Dan itu tidak melalui Bulog, sehingga distribusinya banyak di rumah tangga konsumen," terangnya.
