Jakarta, Gatra.com - Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah resmi melantik jajaran kepengurusan baru untuk periode 2022-2027. Prosesi pelantikan tersebut dilaksanakan di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Sabtu (28/1).

Al-Ittihadiyah merupakan organisasi umat Islam yang berdiri sejak tahun 1935. Organisasi Islam ini memiliki kiprah historisnya sebagai pemrakarsa berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975.

Ketua Umum DPP Al-Ittihadiyah, Ir. H. Nuruzzaman, mengatakan, Al-Ittihadiyah pada usianya ke-88 kini, menegaskan ikhtiarnya untuk merekatkan umat dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemajuan bangsa.

“Dalam ikut serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diamanatkan pembukaan UUD 1945, Al-Ittihadiyah telah tumbuh-kembang di seluruh pelosok Nusantara berlandaskan pada 3 (tiga) pilar utamanya, yaitu dakwah dan sosial, kaderisasi dan pendidikan, dan ekonomi,” ujarnya dalam konferensi pers Pelantikan DPP Al-Ittihadiyah.

Di tengah tantangan bangsa yang makin kompleks, kata Nuruzzaman, perubahan eksponensial di berbagai aspek kehidupan, dan gerak dinamis dunia, kepemimpinan baru Al-Ittihadiyah hadir menyesuaikan dengan tantangan zaman dan menapak ke masa depan.

“Pertambahan penduduk, arus urbanisasi, dan ikhtiar manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam tatanan masyarakat modern atau Revolusi Industri 4.0, Society 5.0 akan mendesakkan kebutuhan pangan dan energi yang kian besar,” ujatnya.

Nuruzzaman menyebut, penduduk dunia diprediksi akan bertambah, dari saat ini sekitar 8 miliar, mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050. BKKBN memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada 2050-2060 bisa mencapai 450-480 juta, dua kali lipat dari sekarang.

"Dengan laju pertumbuhan 1.49% saat ini, setiap tahun penduduk Indonesia bertambah 4,5 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Singapura." ujarnya.

Nuruzzaman mengatakan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kecukupan dan ketahanan pangan dan energi, akan memberikan tekanan luar bisa pada lingkungan dan daya dukung bumi secara keseluruhan.

“Hal ini perlu diseimbangkan, pada satu sisi kebutuhan dasar akan kemaslahatan masyarakat terpenuhi, di sisi lain sumber daya alam dan lingkungan bisa dilestarikan untuk pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam konteks seperti inilah, Al-Ittihadiyah merumuskan program FEED+ the Nation, untuk melandasi program kerja nasional menuju 100 tahun Al-Ittihadiyah pada tahun 2035. Kerangka gagasan FEED+ the Nation mencakup berbagai dimensi ekonomi, sosial, dan politik.

Hal ini, jelas Nuruzzaman, melingkupi program ketahanan pangan (food) dan energi (energy) sembari mengupayakan kelestarian lingkungan (environment). Di atas semua itu, marwah dan harkat (dignity) bangsa ini mesti dijaga dan ditingkatkan di bawah kepemimpinan nasional yang amanah, kompeten, dan berintegritas.

“Dengan 3 pilar membangun kekuatan umat untuk kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa, Al-Ittihadiyah memberikan feeding kepada negara yang terkandung dalam program FEED+ the Nation. Pada ujungnya, rakhmat buat semua lapisan masyarakat, sebagai perwujudan esensi dari rahmatan lil alamin”, bebernya.

Lebih lanjut, Nuruzzaman menjelaskan, Aspek D+ lainnya pada gagasan FEED+ the Nation mencakup permasalahan yang perlu dipecahkan dan agenda yang perlu dikedepankan. Tantangan menjadi berlipat-ganda ketika arus urbanisasi makin ekspansif pada banyak kota di Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Menurutnya, hal tersebut akan menguak masalah baru terkait kesehatan yang endemik, psiko-sosial, partisipasi politik, dan potensi ketimpangan hukum, serta akses dan inklusi finansial.

“Dengan kerinduan akan kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat dan kepemimpinan nasional yang amanah, akan mengikis keterbelahan akut yang terjadi selama ini, dan lebih memaknai dengan baik, bijaksana, dan cerdas keberagaman yang ada,” ujarnya.