Yogyakarta, Gatra.com - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai erupsi Gunung Merapi untuk memperbaiki kerusakan akibat penambangan di kawasan Merapi. Ia yakin letusan Merapi kali ini tak sedahsyat erupsi sebelumnya pada 2010 silam.
"Yang penting ngebaki sing (memenuhi yang) dirusak karena ditambang. Itu saja. Nanti kalau yang berlubang-lubang itu sudah tertutup, kan berhenti sendirinya. Memang itu perlu (waktu) lama, karena memang tidak hanya di atas, yang di bawah juga pada berlubang," ungkap Sultan dalam pernyataan resmi Pemda DIY, Senin (13/3).
Sultan mengimbau masyarakat tidak perlu panik. Karena, kata dia, erupsi Merapi kali ini tidak seperti erupsi sebelumnya.
"Tidak apa-apa pokoke hanya sampai di atas saja. Tidak akan meletus. Sudah berbeda. Orang sudah 10 tahun lebih, biasanya kan 4 tahun sekali meletus. Sekarang memang harus keluar, ya harus nyembur, tapi 1-2 kilometer karena yang ditambang di sekitar itu," tuturnya.
Menurut dia, aktivitas penambangan saat ini sudah ditutup, sejauh ini. Masyarakat yang sebelumnya melakukan aktivitas penambangan juga telah membuka peluang ekonomi pada sektor pertanian. "Supaya mereka punya pendapatan dari produk di sektor pertanian, supaya tidak nambang lagi," imbuh raja Keraton Yogyakarta ini.
Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) sebelumnya menyatakan, pada 11-12 Maret 2023, Gunung Merapi meluncurkan awan panas ke arah Kali Bebeng di sisi barat daya.
Hingga Senin (13/3) pagi, tercatat 60 kejadian awan panas guguran di Gunung Merapi dan sempat sekali memuntahkan awan panas guguran pada jam 11.26 WIB. Status aktivitas Merapi belum berubah, yakni 'Siaga' atau di Level III, sejak ditetapkan pada 5 November 2020 lalu.
Seiring musim hujan yang masih terjadi di DIY dan Jateng, BPPTKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di puncak Merapi. Masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas di sekitar puncak Merapi dalam jarak 7 kilometer arah barat daya ke arah Kali Krasak, serta jarak 5 kilometer di sektor tenggara.
