Jakarta, Gatra.com - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mulai melakukan konversi utang senilai Rp1,7 triliun ke saham (ekuitas). Saat ini, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 28,19 miliar saham baru dari hasil dari konversi utang senilai Rp1,43 triliun menjadi saham.

Konversi utang menjadi saham tersebut merupakan opsi yang disetujui oleh vendor dalam proses Perdamaian atau homologasi dalam tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) WSBP.

Direktur Finance and Risk Management WSBP Asep Mudzakir mengungkapkan, dalam prosesnya, ada beberapa vendor yang menolak opsi tersebut. Hal tersebut lantaran harga saham WSBP yang parkir di Rp50 per lembar saham.

Baca Juga: Waskita Beton Mulai Konversi Utang Rp1,7 Triliun ke Saham

"Pada saat kita di PKPU dulu itu kita kena suspend hampir setahun, baru dibuka sekitar Maret 2023 waktu itu harganya sekitar Rp 95,” kata Asep dalam Media briefing di Menteng, Jakarta, Selasa (8/8).

Asep menyebut tren saham WSBP naik turun, hingga terkena imbas oleh kasus induk Perseroan yaitu PT Waskita Karya (Persero), yang akhirnya turun dan parkir di Rp50 per lembar.

Asep menjelaskan bahwa, ada beberapa faktor pergerakan saham seperti faktor eksternal, industri, dan faktor fundamental perusahaan tersebut. Dari sisi Manajemen kata Asep, Perseroan akan memperbaiki dari sisi pendapatan, kontak, dan liabilitas.

“Kita melihat memang WSBP butuh waktu pemulihan kinerja, yang bisa kami lakukan adalah hal-hal terbaik dalam domain manajemen perusahaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama WSBP, FX Poerbayu Ratsunu mengatakan, pada saat pemungutan suara dalam proses homologasi pada Juni lalu, ada dua pilihan yang diajukan perseroan kepada kreditur yaitu setuju dengan skema perdamaian yang diajukan atau tidak.

Baca Juga: Waskita Beton Precast Bukukan Laba Bersih Rp675 Miliar Sepanjang 2022

Dari total nilai utang vendor WSBP yang tembus Rp2,1 triliun kata Poerbayu vendor yang tidak setuju atau bahkan tidak terdaftar dalam voting hanya sekitar Rp300 miliar atau sekitar 7% dari total utang ke vendor.

Menurutnya, dari total suara vendor yang menolak tersebut tidak mempresentasikan dari total keseluruhan vendor. Hal tersebut terbukti dari 10 vendor dengan total terbesar masih mau bekerja sama dengan Perseroan.

“Mereka (vendor besar) kalau bahasanya tidak kapok. Kita menjadi agak susah kalau persentase yang kecil ini menjadi berkuasa," tegasnya.