Jakarta, Gatra.com - Bursa Crude Palm Oil (CPO) sudah diluncurkan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan di Hotel Mulia Jakarta, kemarin.
Ragam pendapat para pelaku sawit kemudian mencuat atas kehadiran lapak yang dikelola oleh Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) itu, meski semuanya menyambut baik.
Bagi Rumah Sawit Indonesia (RSI), lahirnya Bursa CPO ini menjadi sebuah langkah yang bagus bagi Indonesia untuk berdaulat.
"Sebagai produsen utama kelapa sawit, semestinya kita berdaulat atas harga yang terbentuk di pasar minyak sawit. Kedaulatan harga harus di tangan kita," kata Ketua RSI, Kacuk Sumarto, saat berbincang dengan Gatra.com, kemarin.
Begitu bicara kedaualatan, mestinya kata Direksi Paya Pinang Group ini, semua pelaku sawit betul-betul mendukung terselenggaranya Bursa itu dengan 'menceburkan' diri di dalamnya.
Soalnya, semakin banyak yang mendukung, maka akan semakin mudah terbentuk harga yang sempurna. Kalau kondisi pasar sudah sempurna, maka harga dan segala tetek bengeknya itu akan lebih berkeadilan.
"Masalah kedaulatan ini harus dipahami oleh para pelaku sawit, sehingga mereka betul-betul mendukung terselenggaranya bursa ini," ujarnya.
"Kalau enggak banyak yang mendukung, bursanya tetap jalan. Tapi lantaran yang diperdagangkan itu iprit-iprit saja, yang terbentuk itu enggak akan menunjukkan harga yang nyata. Ini yang harus dipahami oleh para pelaku sawit," tambahnya.
Intinya kata Kacuk, kalau pemerintah menyepakati lahirnya Bursa ini untuk kedaulatan harga, harus dibela, "Yang membela itu ya kita, bukan orang lain," tegasnya.
Lagi-lagi organisasi yang baru lahir pada Juni lalu dan sudah beranggotakan 70-an perusahaan ini meminta agar para pelaku sawit ini menyelenggarakan kegiatan transaksi melalui bursa. Terlepas siapa pemilik bursa itu.
Sebenarnya kata Kacuk, ada baiknya pemerintah mewajibkan semua pelaku sawit bertransaksi di Bursa itu.
"Mau enggak mau ya begitu. Ibarat sebuah pasar tradisional yang sudah dibangunkan oleh pemerintah di lokasi tertentu, kalau sudah dibangunkan, ya berdaganglah di situ. Jangan pula membuka dagangan di pojokan lain yang malah memunculkan disparitas harga," lelaki ini berumpama.
Yang paling penting lagi, bagaimana kemudian Bursa ini dikelola secara fair, lepas dari kepentingan para pihak kecuali kepentingan nasional untuk kedaulatan harga itu sendiri.
Sembari berjalan, RSI minta agar pemerintah mempertimbangkan geografis Indonesia begitu luas. Dengan infrastruktur yang berbeda, tentunya harga yang terbentuk --- kalau mencerminkan harga nasional --- akan lebih beruntung Riau dan Sumut ketimbang mereka yang di kalimantan. Sebab, di Kalimantan, ongkos logistik hingga sampai ke FOB, sangat tinggi.
"Enggak usah jauh-jauh sih. Di Sumut saja, antara Serdang Bedagai dan Madina, selisi biaya transportnya menuju Belawan, mencapai Rp300. Yang semacam ini harus dipikirkan juga jalan keluarnya," pinta Kacuk.
Bagi pelaku usaha lain, katakanlah Hendry Endy. Bagi Ketua Kompartemen Agroindustri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Riau ini, hadirnya Bursa CPO tentu menjadi langkah bagus bagi Indonesia.
"Kita kan produsen terbesar, harus jadi leader lah," katanya kepada Gatra.com kemarin. "Biar Bursa ini segera berlari kencang, pemerintah tentu musti mampu menjamin keberadaan penjual dan pembeli. Pembeli dan penjual itu musti terverifikasi," tambahnya.
Pelaku usaha sawit lain, Hotli Maruli Sirait. Bagi lelaki 40 tahun ini, hadirnya Bursa CPO akan mencegah terjadinya pencucian uang. Sebab semuanya sudah menjadi lebih transparan.
Yang kemudian perlu menjadi perhatian agar Bursa ini berjalan kata Hotli adalah komitmen, waktu dan yang tak kalah penting lagi, keberadaan broker gimana.
"Lalu bagi penjual, ada enggak disiapkan tanki tempat penampungan CPO nya? Ini juga sangat penting. Intinya sih kalau menurut saya, gimana Bursa menghadirkan kenyamanan bertransaksi, itu yang sangat penting. Maka siapkanlah segala fasilitas yang berkaitan dengan itu," pintanya.
