Mataram, Gatra.com - Netralitas pejabat Negara dan ataupun ASN termasuk gubernur bupati/wali kota hingga kepala desa merupakan harga mati bagi berlangsungnya pesta demokrasi Pemilu 2024.

Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), HL Gita Ariadi, memastikan akan tetap netral terhadap para ASN di lingkup Provinsi NTB, termasuk keikutsertaan istrinya sebagai Caleg DPRD Provinsi NTB Dapil Kota Mataram dari Parta Golkar.

Karena itu, istri Pj Gubernur yang juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB itu memilih cuti dari posisinya sebagai Ketua TP PKK NTB, untuk fokus pada pencalegannya di DPRD NTB.

“Hal itu dilakukan, sekaligus sebagai bentuk komitmen kami terhadap netralitas sebagai kepala daerah. Netralitas ini harus kita jaga dan junjung tinggi bersama-sama,” kata Miq Gita kepada sejumlah wartawan pada Kamis (29/11).

Miq Gita, sapaan akrab orang nomor satu di NTB ini, juga memastikan istrinya tidak akan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye sebagai calon anggota legislatif (Caleg).

Menurut dia, untuk kegiatan kampanye, mobilitasnya menggunakan kendaraan pribadi dan tidak pakai kendaraan dinas kalau urusan politik.

Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Muhammad Nasir, menambahkan, jabatan Ketua TP-PKK NTB dan Ketua Dekranasda NTB, yang diemban Lale Prayatni, memang tidak masuk dalam jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan.

Namun demikian, lanjut dia, pihaknya tetap mengingatkan Lale Prayatni terkait posisinya sebagai istri Pj Gubernur NTB, dan juga Caleg.

“Sebab itu, apapun fasilitas Negara yang melekat kepada dirinya, harus ditinggalkan di masa kegiatan kampanye," katanya.

Ia menyampaikan, kendaraan dinas maupun BBM (bahan bakar minyak), itu adalah bentuk fasilitas Negara yang melekat kepada dirinya dan semua itu dilarang untuk dipakai di masa kegiatan kampanye.