Home Nasional BP2MI Umumkan Total Anggaran 2024 Beserta Rincian Alokasinya

BP2MI Umumkan Total Anggaran 2024 Beserta Rincian Alokasinya

Jakarta, Gatra.com- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengumumkan anggaran yang diperoleh BP2MI untuk tahun 2024. Pengumuman itu turut disertai rincian alokasi penggunaannya.

"Ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral transparansi dan keterbukaan BP2MI kepada publik dan kita ingin memulainya running di 2024," ujar Benny dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/12).

Budaya transparansi, jelas Benny selalu ia tekankan terhadap lembaga negara yang ia pimpin sejak 2020 tersebut. ​​​​​​Baca juga: BP2MI Antarkan PMI yang Dideportasi dari Uni Emirat Arab ke Daerah Asal

"Keterbukaan itu sudah kita lakukan itu berjalan sejak tahun 2020 sejak saya memimpin. Dimana berbagai kegiatan BP2MI selalu disiarkan secara live apakah melalui Facebook apakah melalui YouTube dan berbagai platform media sosial." jelasnya.

Pada tahun 2024 mendatang, BP2MI memperoleh anggaran lebih dari Rp530 miliar, tepatnya Rp530.513.681.000. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan tahun 2023, yang berjumlah Rp382.823.821.000.

"Mungkin ini juga yang pertama dilakukan oleh kementerian/lembaga dimana BP2MI akan menyampaikan secara terbuka berapa besar anggaran BP2MI dialokasikan untuk kegiatan dan program apa saja," tambahnya.

Kenaikan anggaran ini dinilai Benny sangat membantu BP2MI dalam menjalankan tugas, utamanya melindungi pekerja migran Indonesia (PMI). Baca juga: Gawat! Kepala BP2MI Bakal Polisikan Stafsus Sri Mulyani

"Dalam beberapa kali saya mengikuti rapat dengar pendapat anggota dan pimpinan Komisi IX saya katakan anggaran BP2MI sangat tidak ideal. Bahwa 60 persen selama 5 tahun terakhir, anggaran BP2MI total pagu BP2MI itu merupakan belanja operasional, termasuk belanja pegawai." jelasnya.

"Sementara 40 persen itu belanja barang non operasional yang mendukung program layanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Di situ tidak idealnya. Sehingga kami tidak henti-henti terus menyampaikan perjuangan agar anggaran BP2MI ditambah," papar Benny. 

Anggaran sebelumnya yang tak cukup, kata Benny membuat pelaksanaan program dan kegiatan di BP2MI menjadi tidak maksimal. "Di antaranya masih terdapat kekurangan anggaran baik untuk program prioritas nasional maupun prioritas lembaga selain itu terjadi pengurangan anggaran dari blokir automatic adjustment," kata dia.

Adapun uang lebih dari Rp530 miliar ini rencananya akan dialokasikan ke lima satuan kerja (satker) di tingkat pusat yakni tiga kedeputian, sekretariat, dan inspektorat, serta kepada 23 satker daerah dalam hal ini BP3MI. 

​​​​​​Baca juga: Barang Milik Pekerja Migran Ditahan di Pelabuhan, Kepala BP2MI Bakal Lapor Presiden dan Sujud di Depan Para Menteri

Postur anggaran BP2MI Tahun 2024, kata Benny memiliki proporsi yang jauh lebih baik di mana 46 persen dari total pagu BP2MI merupakan belanja operasional termasuk belanja pegawai dan 54 persen atau lebih besar merupakan Belanja Barang Non Operasional (BBNO) yang mendukung program layanan penempatan dan pelindungan PMI.

Adapun alokasi anggaran BP2MI tahun ini, terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp131.794.045.000, belanja operasional perkantoran Rp105.368.336.000, kegiatan prioritas nasional Rp112.053.726.000, dan kegiatan prioritas lembaga Rp181.297.574.000.

Benny dan jajaran secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penambahan anggaran BP2MI ini.

"Saya dan seluruh jajaran BP2MI menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, karena ini peristiwanya disetujui setelah disampaikan langsung kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Baca juga: Diganti SIAPKerja, BP2MI Resmi Tutup Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri

Benny yakin, peningkatan anggaran dapat mendorong lebih kuat peran negara dalam memberikan perlindungan kepada PMI. Dia pun memerintahkan jajaran agar menggunakan anggaran secara efisien dan efektif. 

Ia juga meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan akuntabel. "Silakan pekerja migran, publik, LSM, para pegiat kemanusiaan atau teman-teman aktivis antikorupsi ini bisa kontrol semua," sambung Benny.

69