Jakarta, Gatra.com - Amnesty International Indonesia mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan isu hak asasi manusia (HAM), dalam debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan dimulai pada Selasa (12/12) mendatang.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, ada tiga isu HAM yang disampaikan kepada pihak KPU.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam, pihak Amnesty diterima Komisioner KPU August Mellaz.
“Kami ingin melihat visi dan misi dari pasangan calon tentang hak asasi manusia, paling tidak ada tiga agenda hak asasi manusia yang kami pandang sangat penting,” ucap Usman Hamid usai rapat di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Rabu (6/12).
Isu-isu yang diangkat Amnesty adalah perlindungan kebebasan berekspresi, agenda akuntabilitas aparat keamanan, dan penyelesaian pelanggaran HAM berat.
Baca Juga: RBPR Tegaskan Perubahan Debat Capres-Cawapres Langgar Undang-undang
“Kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia sudah sangat genting, contoh yang terbaru adalah intimidasi dan intervensi terhadap ajang kebudayaan dan seni yang digelar oleh Butet Kartaredjasa, Agus Noor, dan sejumlah seniman lainnya,” jelas Usman.
Ia juga menegaskan, debat capres-cawapres nanti juga harus membahas mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan.
“Aparat bukan hanya tidak boleh menggunakan kekuatan secara berlebihan, tetapi juga tidak menggunakan kekuatan yang tidak perlu,” ujarnya.
Amnesty mencatat, sudah banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi karena penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat. Mulai dari kasus kekerasan di Papua hingga adanya kasus kekerasan ketika ada ketidakpuasan terhadap Pemilu 2014 dan 2019.
“Ada ketidakpuasan yang justru direspons dengan cara yang menggunakan pendekatan represi, itu tidak boleh dan aparat harus netral, harus menjaga independensi, melindungi masyarakat sambil juga melindungi kepentingan negara,” kata Usman lagi.
Komisioner KPU, August Mellaz tidak memberikan keterangan resmi usai pertemuan dengan Amnesty International Indonesia. Namun, berdasarkan penjelasan dari Usman, KPU menyatakan akan mempertimbangkan yang disampaikan Amnesty.
“Tadi Pak August Mellaz sebagai Komisioner KPU menyatakan akan memastikan bahwa seluruh agenda yang disampaikan oleh Amnesty dalam dokumen ini dibicarakan dengan tim panelis yang akan diputuskan 1-2 hari ini,” jelas Usman.
Usman mengaku timnya belum dapat bocoran mengenai orang-orang yang masuk dalam tim panelis yang akan ditentukan oleh KPU. Usman pun mengatakan, baik dirinya atau tim Amnesty tidak berharap atau meminta untuk masuk ke dalam tim panelis.
Baca Juga: Usman Hamid: Pemilu 2024 Jadi yang Pertama Tidak Jujur dan Tidak Adil Sejak Reformasi
Ia menegaskan, Amnesty fokus mendorong agar agenda dan kasus HAM yang disampaikan dapat masuk ke dalam materi dan pertanyaan yang akan digunakan dalam debat capres-cawapres nanti.
Usai pertemuan dengan KPU, Usman Hamid sempat ditanya apakah dirinya bersedia jika ditawari KPU untuk menjadi salah satu panelis.
“(Kalau saya jadi panelis) Takutnya ada pasangan calon yang gak dateng,” canda Usman.
