Karanganyar, Gatra.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar, Jateng mencermati pergerakan warganet di media sosial yang mengarah pelanggaran pemilu. Bawaslu juga aktif mengedukasi agar bijak bermedia sosial dengan menggandeng pegiatnya.

Demikian disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Karanganyar, Sudarsono usai rapat koordinasi gugus tugas pengawasan konten internet pada tahapan kampanye Pemilu 2024, Sabtu (16/11).

Sudarsono menjelaskan, Bawaslu selain menggandeng pegiat medsos juga menjalin kerjasama pengawasan dengan media massa dan akademisi.

Berbagai konten menjurus ke berita hoax, ujaran kebencian maupun hasutan makin intens muncul di saluran pribadi dan ruang publik medsos. Pihaknya mengantisipasi informasi yang dapat mengganggu masyarakat. Terutama informasi mengenai politik menjelang Pemilu tahun 2024.

"Kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat, bahwa kita memiliki tugas yang sama. Kami mengimbau masyarakat untuk menyampaikan berita yang benar dan tidak hoax. Terutama mengenai Pemilu,"jelasnya.

Selain menggandeng pegiat Medsos, Bawaslu juga akan melakukan patroli cyber yang melibatkan kepolisian dan para relawan. Tim cyber kepolisian siap menggunakan pasal ITE untuk menjerat pelaku ke ranah pidana.

"Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ikut mewujudkan Pemilu damai, sejuk dan damai. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Tapi jangan sampai terpecah belah,"tandasnya.

Anggota Utama Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Niken Satyawati, narasumber dalam kegiatan itu menyebutkan, saat ini konten-konten hoaks sudah banyak beredar di media sosial.

"Konten hoaks sudah membanjir di ruang medsos, di tahapan kampanye sekarang. Coba scroll instagram, fb atau twitter, pasti ada konten politis. Sebagian itu mengundang komentar kontroversial," katanya.

Hasil penyisiran relawan Mafindo di 44 kota di Indonesia, antara Januari-September 2023, terdapat 1.731 konten hoaks yang beredar di berbagai platform medsos. Dari jumlah tersebut, 54 persennya adalah hoaks politik.

"Semua pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden, kena serangan hoaks ini," tuturnya.

Untuk mengantisipasi semakin merebaknya konten hoaks beredar, juga menyaringnya agar peredarannya tidak semakin masif, butuh partisipasi dari masyarakat.

"Karena Bawaslu tidak bisa kerja sendiri. Butuh kerja bareng, ya dari unsur pengawas pemilu, komunitas masyarakat, jurnalis dan elemen lain. Ada instrumen untuk mencegah hoaks dan itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," tuturnya.

Dua instrumen itu antara lain turnbackhoax.id dan cekfakta.com, yang bisa digunakan untuk mengecek kebenaran sebuah informasi.