Jakarta, Gatra.com - Demi menjaga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 benar-benar berjalan dengan jujur, adil, damai, dan bermartabat, Harakah Majelis Taklim (HMT) Indonesia menyerukan perlunya perdamaian bersama anak bangsa di atas perbedaan pilihan yang ada.
"Tahun ini Pemilu berlangsung, semoga kita dalam keadaan damai, perbedaan-perbedaan pilihan itu tidak menjadi sebab kita untuk tidak berdamai," kata Ketua Umum HMT, Nuryati Murtadho dalam acara Seruan Moral Majel Taklim Indonesia untuk Pemilu Jujur, Adil, Hermartabat dan Damai, di Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
Baca juga: Bawaslu Soroti Yel-yel Saat Debat, KPU: Kami Tidak Akan Ubah Apapun
Acara ini diikuti ribuan majelis taklim se-Indonesia baik yang hadir secara langsung di Jakarta Selatan, maupun yang hadir melalui sambungan video Zoom Meeting. Nuryati menyebut, seruan disampaikan atas dasar 2 hal.
Pertama, HMT memiliki visi dan misi mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan. Visi dan misi tersebut menjadi dasar agar HMT bergerak bersama masyarakat dalam menyukseskan dengan mengawal proses Pemilu.
"Kita sebagai anggota majelis taklim, pimpinan majelis taklim merasa terpanggil untuk mengajarkan moral-moral bagaimana pesta demokrasi ini berjalan dengan baik, berjalan dengan jujur, berjalan dengan adil, bermartabat dan berdamai," katanya.
Baca juga: Simulasi Pemilu 2024 di Blora, Pemilih Keluhkan Surat Suara Lebar dan Banyak Pilihan
Kedua, proses penyelenggaran Pemilu 2024 dipenuhi beberapa kejanggalan, di mana terjadi sejumlah hal yang bertentangan dengan akhlakul karimah. "Demokrasi saat ini sudah jauh dari akhlakul karimah, adanya intimidasi, ada paksaan, ada hal-hal lain di luar akhlakul karimah," ujarnya.
Oleh karena itu, agar Pemilu 2024 benar-benar berjalan dengan jujur, adil, damai dan bermartabat, HMT memyerukan 6 poin penting.
Poin pertama, yaitu meminta pemerintah pusat, daerah, maupun desa, untuk bersikap netral, tidak menyalahgunakan jabatan, serta kewenangannya untuk berkampanye bagi paslon tertentu.
Kemudian HMT juga meminta KPU untuk benar-benar menjadi penyelenggara Pemilu yang Lasung UmuM Bebas dan Rahasia, atau Luber, berintegritas dan bermartabat dengan menjunjung inggi kejujuran dan keadilan.
Lalu, ketiga, meminta Bawaslu untuk memastikan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu di setiap tingkatan berjalan secara jujur, adil, transparan, dan tanpa diskriminasi; serta melakukan langkah-langkah yang tegas dan berani sesuai kewenangannya atas segala pelanggaran Pemilu, termasuk ketidaknetralan ASN, POLRI, dan TNI.
Baca juga: Yenny Wahid Tolak Wacana Pilpres Satu Putaran Demi Hemat Anggaran: Bukan Gitu Cara Pikirnya
Keempat, meminta para Capres, Cawapres, maupun Caleg untuk berkampanye tanpa melakukan politik uang, kampanye hitam, penyebaran fitnah, berita bohong, dan ujaran kebencian, sehingga tercipta masyarakat yang cerdas, damai, tanpa merusak tatananbkehidupan beragama dan berbangsa.
Kelima, menyerukan kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih kami untuk menggunakan hak pilih dengan memilih kandidat yang memiliki perilaku yang baik, dengan sifat dan karakter Shiddiq (Jujur); amanah (dapat dipercaya); Tabligh (menyampaikan amanah); dan Fathonah (cerdas); bagus rekam jejaknya dalam beragama, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.
Keenam, menyerukan kepada pimpinan dan jamaah Majelis Taklim untuk tetap menjagaukhuwah Islamiyah, insaniyah, dan wathoniyah di tengah perbedaan pilihan politik, tidak mudah terprovokasi, tidak memilih karena politik uang, serta berani memilih sesuai hati nurani.
