Bantul, Gatra.com – Rektor-rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) meyakini Pilpres 2024 bakal berlangsung dua putaran. Penerjunan mahasiswa PTMA untuk mengawasi pilpres demi melahirkan pemimpin yang sah.

Pernyataan ini disampaikan Ketua PTMA sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Gunawan Budiyanto dalam pembacaan pernyataan Forum Rektor 174 PTMA, Jumat (2/2) di Bantul, Yogyakarta.

“Dari hasil survei yang dilakukan, belum ada paslon capres-cawapres yang bisa menembus angka 40 persen. Ini menguatkan beberapa hasil survei yang lain juga. Pemilu 2024 mungkin tidak satu putaran, tetapi dua putaran,” kata Gunawan.

Terlebih lagi, PTMA melihat Pemilu 2024 tidak berlangsung dengan baik. Menurutnya, pemilu yang baik memiliki tingkat kecurangan sangat kecil.

“Nah, kalau melihat berita seperti kebocoran data pemilih, pencopotan baliho, dan macam-macam, kita melihat harus ada yang perlu dicermati sehingga meminimalkan kecurangan,” tegasnya.

Forum Rektor PTMA se-Indonesia berharap Pemilu 2024 melahirkan pemimpin yang sah dan mampu membawa Indonesia diperhitungkan dunia internasional.

Namun, Gunawan khawatir, kecurangan di Pemilu 2024 dapat menyebabkan perpecahan bangsa dan itu harus dibayar mahal ke depan.

“Bersama Bawaslu, PTMA bekerja sama mengawasi pemilu agar kecurangan tidak terjadi. PTMA akan menerjunkan mahasiswa memantau hingga tingkat TPS dan melakukan perhitungan cepat, meski bukan menjadi indikator utama,” ungkapnya.

Dalam pernyataan sikapnya, Forum Rektor PTMA meminta presiden hingga kepala daerah bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses pemilu dan pilpres. Ia menyatakan, Pemilu 2024 menyajikan berbagai perilaku elite politik yang tuna etika dan jauh dari nilai-nilai keadaban luhur.

"Kelompok kritis dan oposisi pun disingkirkan satu per satu dengan menggunakan produk hukum bernama UU ITE dan KUHP, praktik kebebasan sipil dikebiri atas dalih stabilitas, KPK pun diperlemah melalui revisi UU KPK," demikian pernyataan PTMA.

Selain itu, proses pembuatan sejumlah kebijakan tanpa melibatkan publik secara luas seperti UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Omnibus Law Kesehatan, dan UU Ibu Kota Negara (IKN).

Untuk itu, pemilu pada 14 Februari 2024 dianggap momentum untuk melakukan kontrak politik baru antara rakyat dengan calon pemimpin atau elit politik baru.

“Caranya, dengan memilih calon pemimpin yang diyakini akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang bermartabat,” ucap Gunawan.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyambut baik kerja sama dengan 174 PTM yang berinisiatif menurunkan mahasiswanya memantau pelaksanaan pemilu.

“Kita akan segera berkoordinasi tentang sistem kerja mahasiswa pemantau ini. Apakah mereka akan kita beri ID atau bagaimana, kemudian melalui program apa mereka bisa diturunkan memantau, ini segera kita bahas,” tutupnya.