Yogyakarta, Gatra.com– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berjanji akan menghadirkan satu kawasan sebagai model penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur dalam waktu dekat.

Berorientasi 100 persen kepada pengusaha dan nelayan lokal, kawasan model penangkapan terukur akan terus dievaluasi tanpa mempertimbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka ‘Rapat Kerja Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024’ di Kota Yogyakarta, Rabu (6/3).

“Saya bayangkan penangkapan ikan terukur itu orientasinya 100 persen untuk pengusaha dan nelayan. Kalau belum tahu, seolah-olah pembatasan dan menjadi ruang gelap. Kebijakan ini seperti obor penerangan. Kalau enggak mau diatur, kita bisa mati bareng karena laut rusak, ikan habis,” katanya.

Menurutnya, kebijakan penangkapan terukur diambil untuk memastikan keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Dengan penangkapan terukur, sumber daya perikanan tak serta-merta bisa dieksploitasi tanpa memperhatikan siklus hidup perikanan dan keberlangsungannya.

Wahyu menyebut penangkapan terukur ini akan dibuat modelnya terlebih dahulu dari tiga wilayah yang sudah ditetapkan. KKP membagi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dalam tiga zona, yakni zona fishing industri, zona nelayan lokal, dan zona pemijahan dan perkembangbiakan ikan.

“Kita uji coba di satu titik satu wilayah bekerja sama dengan satu pelaku penangkapan. Apakah efektif atau tidak dan seterusnya. Jika uji coba berjalan dengan baik, kita terapkan di seluruh zona,” katanya.

Ia menyatakan kebijakan penangkapan terukur ini sebenarnya berbasis pada kebutuhan pasar. Dia mengibaratkan jika permintaan pasar tinggi pada komoditas tuna dan cakalang, maka nelayan fokus menangkap kedua jenis ikan itu di satu zona.

“Fokus saja di sana. Jangan lari ke mana-mana. Market akan datang. Jika tidak ada, jangan cari ikan lain di zona berbeda. Tetaplah bermain di tuna, bermain di cakalang, supaya nilainya juga meningkat,” tegasnya.

Kebijakan penangkapan ikan terukur ini disebut bertujuan untuk mewujudkan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, ekonomi biru di masa depan akan menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang berupa negara kepulauan dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia.

“Ini akan menumbuhkan cara berpikir kita tentang lautan yang menjadi halaman depan kita. Lautan harus bersih. Kalau air rusak, tidak akan ada tumbuhan di daratan dan kehidupan kita akan hancur,” jelasnya.

Untuk mewujudkan satu kawasan model penangkapan ikan terukur, Wahyu menyebut ada lima kebijakan yang akan dikebut dengan sumber daya infrastruktur yang tersedia.

Kebijakan tersebut antara lain berupa peluncuran satelit, pembangunan underwater drone, kapal pengadaan pengawas dengan sistem monitor pergerakan biotas, dan perwujudan satu data yang dikolaborasikan dengan banyak pihak sehingga bisa diakses publik.

“Jika bisa terimplementasi dengan cepat, semua bisa akses posisi kelautan. Menuju ke sana perjalanan lumayan tidak mudah. Saya yakin, jika konsisten dengan kebijakan ini, tiga tahun mendatang akan terwujud,” katanya.

Setelah membuka rapat, Wahyu meluncurkan bantuan ikan kaleng untuk Ponpes Krapyak, Masjid Jogokariyan, dan Masjid Ploso Kuning dengan total 10 ribu paket.