Jakarta, Gatra.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) melakukan konsultasi tingkat menteri untuk memajukan koridor maritim untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dalam misi tersebut, AS membangun koordinasi dengan sejumlah negara mulai dari Republik Siprus, Komisi Eropa, Inggris, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Pada 13 Maret 2024, Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Siprus Dr. Constantinos Kombos menjadi tuan rumah pertemuan daring dengan Menlu AS Antony J. Blinken; Komisioner Uni Eropa untuk Manajemen Krisis Janez Lenar; Menlu Inggris David Cameron; Menlu Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan; Menlu Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, dan Koordinator Senior PBB untuk Kemanusiaan dan Rekonstruksi Gaza Sigrid Kaag.
Tokoh kunci tersebut membahas memajukan perencanaan pembukaan koridor maritim guna mengirimkan bantuan kemanusiaan tambahan yang sangat dibutuhkan ke Gaza melalui laut. Terdapat sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Pertama, menyepakati bahwa tidak ada pengganti untuk jalur darat melalui Mesir dan Yordania serta titik masuk dari Israel ke Gaza untuk pengiriman bantuan dalam skala besar.
Kedua, menyepakati pembukaan pembukaan pelabuhan Ashdod untuk bantuan kemanusiaan akan menjadi pelengkap yang disambut baik dan signifikan bagi koridor tersebut. Keempat, para menteri berkomitmen melanjutkan keterlibatan mereka, dan mengirim pejabat senior ke Republik Siprus pada 18 Maret 2024 guna mendiskusikan lebih mendalam mengenai aktivasi koridor, termasuk upaya perencanaan militer AS untuk mendirikan dermaga sementara yang mampu menerima bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar.
“Pejabat-pejabat senior juga akan melakukan konsultasi tentang kemungkinan membentuk dana bersama untuk mendukung koridor maritim, dan mengkoordinasikan kontribusi dalam bentuk barang dan keuangan yang berkelanjutan,” tulis Kantor Bicara, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS dalam keterangan resminya.
Terakhir, para menteri menekankan bahwa koridor maritim tersebut harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan dan komoditas komersial ke Gaza melalui semua rute—termasuk perluasan jalur darat dan pengiriman udara yang berlanjut, bekerja sama erat dengan Koordinator Sigrid Kaag - yang bertugas untuk memfasilitasi, mengoordinasikan, memantau, dan memverifikasi aliran bantuan ke Gaza berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2720.
“Para menteri menegaskan perlunya Israel membuka jalur tambahan sehingga lebih banyak bantuan dapat mencapai Gaza, termasuk di wilayah Utara, dan untuk melegakan secara keseluruhan pembatasan bea cukai guna memfasilitasi peningkatan aliran bantuan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa,” ujar Kantor Bicara Kemenlu AS.
Menlu AS Antony J. Blinken mengatakan, Presiden AS Joe Biden telah menginstruksikan pada militer AS untuk membangun dermaga sementara di Gaza agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesiapan tersebut, Blinken melakukan konferensi video dengan masyarakat yang ada di Siprus, Inggris, Uni Emirat Arab, Qatar, Uni Eropa, dan PBB untuk mengkoordinasikan upaya menjalankan koridor maritim tersebut.
“Jika sudah terbentuk, koridor ini akan memungkinkan pendistribusian hingga dua juta bantuan makanan setiap hari serta obat-obatan, air bersih, dan pasokan bantuan kemanusiaan penting lainnya. Jerman, Yunani, Italia, Belanda, dan Kanada juga mendukung upaya ini,” kata Blinken.
Menurutnya, solusi tersebut akan memakan waktu yang panjang. Membuka koridor maritim, lanjut Blinken, adalah opsi alternatif untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jalur darat khususnya tetap menjadi cara paling penting untuk membawa bantuan masuk dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
“Ini akan membantu menutup kesenjangan yang ada, dan ini merupakan bagian dari strategi kami untuk memastikan bahwa kami melakukan segala cara yang memungkinkan untuk meningkatkan bantuan bagi mereka yang membutuhkannya melalui darat, laut, dan udara,” ujar Blinken.
