Jakarta, Gatra.com- Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo angkat bicara soal wacana Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang akan membawa seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sigit mempersilakan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud jika ingin menghadirkan seorang kapolda, sebagai saksi gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ya kalo memang ada ya boleh boleh saja," kata Sigit saat ditemui usai rapat koordinasi (rakor) bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
Namun Sigit menegaskan bahwa TPN Ganjar-Mahfud harus mempunyai bukti yang kuat dalam menghadirkan Kapolda yang disebutkan.
"Ya kita lihat, Kapolda ini siapa, kan harus bisa dibuktikan ok," ucapnya.
Sigit mengungkap, ia mengizinkan seorang Kapolda bersaksi, namun di sisi lain Sigit mengaku belum mengetahui siapa Kapolda yang akan dihadirkan oleh TPN Ganjar-Mahfud dalam gugatan MK tersebut.
"Lah saya justru menunggu namanya siapa," katanya.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, siap menghadirkan seorang kepala kepolisian daerah (kapolda), saat melakukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK.
Hal tersebut diungkap Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional ( TPN ) Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat.
"Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM," kata Henry dalam keterangannya, Senin (11/3).
Menurut Henry, kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah (Jateng) juga tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Dan hal itu akan dibuktikan saat bersidang di MK.
"Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain," katanya.
"Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot," sambungnya.
