Jakarta, Gatra.com - Anggota Mahkamah PPP, Abdullah Mansyur mengatakan PPP sama sekali belum membahas terkait hak angket DPR. Abdullah menegaskan, PPP hingga hari ini masih fokus pada hasil Pileg 2024.
“Soal hak angket sampai hari ini PPP belum ada pembicaraan apa-apa. Termasuk belum ada keputusan apa-apa,” ucap Abdullah Mansyur saat ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis (21/3).
Abdullah mengatakan, PPP belum menyatakan sikap terkait hak angket yang diinisiasi oleh Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo. Meski demikian, Abdullah mengatakan, Plt Ketua Umum PPP, Mardiono yang berwenang untuk menyatakan sikap partai terkait hal tersebut.
“Nanti, pada saatnya, yang akan memberikan statement atau keputusan langsung Ketua Umum mengenai hak angket. (Sekarang) Belum ada sikap apa-apa,” lanjut Abdullah.
Abdullah pun menyampaikan, saat ini, Mardiono tengah berkeliling ke daerah-daerah untuk menguatkan internal partai usai KPU menyatakan PPP tidak lolos ke parlemen karena tidak berhasil meraih 4 persen suara.
“Pak Mardiono sebagai Ketum juga beliau keliling seluruh Indonesia, ke Papua ke Aceh ke mana-mana, itu kan dalam rangka ikhtiar untuk menghadapi Pileg ini,” jelas Abdullah.
PPP menegaskan, mereka akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil perolehan suara yang hanya mencapai 3,87 persen.
Abdullah mengatakan, kondisi internal PPP selama ini solid. Dan, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, tahun ini seharusnya lebih siap untuk menghadapi Pemilu karena sudah tidak ada efek konflik partai pada tahun 2014.
“Kita sedang menduga-duga ini memang faktor bisa jadi faktor eksternal gitu kan yang membuat PPP menurun. Hanya faktor x-nya itu apa ini secara spesifik memang belum bisa kami ungkapkan,” kalta Abdullah lagi.
Sikap PPP terkait hak angket berbeda dengan Capres yang diusungnya, yaitu Ganjar Pranowo yang menjadi inisiator.
Sebelumnya, saat konferensi pers di Posko Relawan di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Kamis (21/3) siang, Ganjar Pranowo mengatakan, dirinya dan Mahfud menyerahkan sepenuhnya urusan hak angket kepada partai pengusung.
Dalam kesempatan itu, Ganjar menyampaikan kalau persiapan pengajuan hak angket sudah hampir rampung dan tinggal menunggu kelengkapan administrasi saja
