Yogyakarta, Gatra.com – Jika terpilih kembali sebagai presiden, posisi Joko Widodo lebih kuat dalam menyusun kabinet. Kabinetnya harus diisi figur kapabel, profesional, transparan, dan tidak koruptif, termasuk jika sosok itu datang dari pihak oposisi pendukung Prabowo-Sandi.
Hal ini disampaikan Hidzil Alim, selaku Direktur HICON Law & Policy Strategies, lembaga kajian kebijakan, politik, dan hokum di Yogyakarta. Menurut Hifdzil, sosok kapabel calon menteri bisa datang dari pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Apalagi, jika setelah merangkul figur pihak oposisi itu sebagai menteri, ketegangan kedua pihak reda. “Sepanjang kapabel dan untuk mendinginkan situasi, kenapa tidak,” ujar Hifdzil, saat dihubungi Gatra.com, Senin (6/5).
Menurutnya, di periode kedua, Jokowi bisa menyusun kabinet tanpa tersandera kepentingan-kepentingan jangka pendek. Meski pemenang pemilihan presiden belum ditetapkan, evaluasi kabinet menjadi hal serius.
“Kerasnya gesekan politik pada dua tahun belakangan menjadi urgensi persiapan kabinet yang kokoh untuk menjalankan kerja-kerja pembangunan tanpa gangguan politik yang distortif bagi kebijakan,”kata pengajar hokum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini.
Apalagi saat arah kemenangan petahana Jokowi semakin jelas seiring penghitungan KPU. Urgensi evaluasi kabinet pun makin tinggi.
“Pertama, pemerintahan Jokowi memiliki peta jalan pembangunan jangka panjang yang tertata sehingga butuh rangkaian kebijakan yang mantap, dengan pimpinan kelembagaan yang kapabel,” kata dia.
Kedua, lanjutnya, pemerintahan Jokowi mendatang relatif lebih legitimate dan clear secara politik karena ini periode keduanya. Ketiga, banyak pekerjaan rumah Jokowi terutama bidag sumber daya manusia.
Dalam tiga indikator besar itu, evaluasi kabinet perlu dirancang berdasarkan indikator kinerja kementerian, transparansi dan akuntabilitasnya, juga program-kebijakan kementerian itu.
Namun pendekatan politik dalam formulasi kabinet tentu menjadi salah satu komponen. “Penentuan komposisi kabinet tidak bisa lepas dari kepentingan partai politik. Partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin tentu menginginkan kekuasaan,”ujarnya.
Meski demikian, Momentum kepentingan partai politik tidak bisa kemudian mengalahkan kepentingan masyarakat secara luas. Pada sisi lain, Joko Widodo sebenarnya mempunyai "kemerdekaan" untuk menentukan kabinet.
“Beberapa isu sensitif dan menjadi pertimbangan untuk penentuan kabinet di antaranya adalah kerusakan lingkungan, hak asasi manusia, korupsi, dan rekonsiliasi nasional. Kabinet mendatang harus mementingkan dua hal dalam satu paket, yaitu profesionalitas dan kapabilitas politik dari figur calon menteri,” tuturnya.
