Jakarta, Gatra.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menunggu hasil survei tentang penerapan tarif baru ojek online (ojol) sesuai Peraturan Menteri No 348/2019 yang mengatur penyesuaian tarif baru sesuai zonasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjenhubdar) Kemenhub, Budi Setyadi, menyampaikan, pihaknya menunggu hasil survei tersebut karena setelah diberlakukannya tarif ojol yang baru terhitung pada 1 Mei, GOJEK selaku operator mengaku mengalami penurunan order pada layanan GO-RIDE.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi kita harus dukung juga keduanya, baik pengemudi maupun penumpang. Akhirnya menyangkut masalah tarif itu kembali ke biasa sesuai peraturan menteri. Sampai hari ini, saya dapat informasi pihak driver GOJEK menyampaikan mau offbid. Saya ditugaskan untuk bisa komunikasi dengan mereka," kata Budi saat ditemui di Kemenhub, Jakarta, Senin (6/4).

Budi menambahkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan operator terkait kesepakatan regulasi tarif baru berdasarkan peraturan menteri. Selain itu, Kemenhub juga telah mengadakan survei untuk mengetahui tingkat kepatuhan operator ojol terhadap regulator yang diresmikan oleh Kemenhub.

"Kita akan lihat nanti bagaimana hasil survei kita terhadap pengguna, apakah tarifnya sesuai ekspektasi. Kemudian, pengemudi juga apakah memang pantas [tarif] untuk dinaikkan," ujarnya.

Menurut Budi, survei dilakukan oleh lembaga survei bekerja sama dengan Kemenhub. Selain itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub juga telah melakukan survei terkait tarif ojol yang hasilnya nanti akan menjadi keputusan apakah tarif ojol ini akan resmi dinaikkan atau tidak.

Sebelumnya, driver GOJEK mengancam akan melakukan offbid, yaitu dengan serentak melakukan mogok kerja pada 1 Mei, karena pihak GOJEK melakukan penurunan harga pada saat uji coba tarif baru. Namun, pihak GOJEK kemudian mengubah kembali tarifnya sesusai dengan PM No 348 yang akhirnya mitra driver membatalkan aksi offbid-nya.