Pekanbaru, Gatra.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dilarang mengikuti aksi People Power yang akan digelar di Jakarta 22 Mei mendatang.

"Mestinya ASN maupun masyarakat bisa menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu. "Untuk apa ASN ikut demo-demo tolak hasil Pemilu 2019. Serahkan saja keputusan kepada yang terkait," kata Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution kepada Gatra.com, Selasa (21/5).

Mantan Komandan Korem 031 Wirabima ini menyebut, pihaknya memang tidak mengeluarkan surat edaran atau sanksi pemecatan bagi ASN yang ikut aksi demo 22 Mei 2019 di Jakarta.

"Tak usah pakai pecat-pecatlah. Tak perlu kita menakut-nakuti ASN dengan pemecatan. Kita hanya menghimbau kesadaran dari ASN itu sendiri. Jadi tak usah ditakut-takuti orang dengan dipecat," tegasnya.

Menurut Edi, ASN harusnya bisa menilai apakah dengan turun ke jalan melakukan aksi demo tolak hasil Pemilu 2019 ada manfaatnya atau tidak.

"Harus difikirkan juga apakah ada manfaatnya untuk kita. Apa ruginya buat kita. Cari yang bagus sajalah, kerja dengan baik," pintanya.