Medan, Gatra.com – Pakar komunikasi dan akademisi di Sumatera Utara (Sumut), Aswan Jaya menilai bahwa keributan yang terjadi di Indonesia saat ini terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan gambaran masih perlunya pelajaran politik bagi sekelompok orang.

Aswan Jaya mengatakan bahwa penolakan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) oleh KPU RI pada 21 Mei melalui isu people power dan berlanjut kepada aksi demontrasi adalah bentuk ketidak pahaman tentang demokrasi. “Sikap itu menunjukkan bahwa ada pengkhianatan terhadap komitmen siap menang dan siap kalah yang ditandatangani dihadapan publik,” terangnya, Selasa (28/5).

Baca Juga: Pengamat Ini Ungkap Alasan Pemilu 2019 Berjalan Lancar

Semestinya bila ada dugaan berbagai kecurangan selama proses pelaksanaan Pemilu, sebagaimana tuduhan yang sering dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu, juga sudah ada kesepakatan terkait dengan mekanisme hukum yang patut ditempuh. Oleh karena itu tidak ada alasan yang cukup kuat untuk melakukan tindakan penolakan hasil pemilu. Terlebih melalui cara-cara yang penuh kekerasan dan mengancam keutuhan NKRI.

Baca Juga: Jokowi Menang Indonesia Gemilang

“Bangsa ini telah bersepakat bahwa regulasi pergantian kepemimpinan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota dilaksanakan secara demokratis dan terbuka perlima tahun. Bahkan untuk jabatan-jabatan publik tersebut di batasi hanya untuk sebanyak-banyaknya dua periode,” katanya.

Terkait adanya sekelompok orang yang terorganisir memaksakan kehendaknya untuk jabatan yang bersifat periodik tersebut. Hal itu menurutnya sebagai gambaran ketidakpahaman terhadap proses demokrasi yang berdiri di atas perbedaan.

Reporter : Baringin Lumban Gaol