Home Ekonomi Kulonprogo Kekeringan, Pemkab Sebut Air Masih Cukup

Kulonprogo Kekeringan, Pemkab Sebut Air Masih Cukup

Kulonprogo, Gatra.com - Dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut tak akan terlalu berdampak pada tanaman petani. Proyek perbaikan irigasi sejak 2018 yang selesai akhir tahun lalu dianggap dapat mengatasi kekeringan ini.
 
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kulonprogo Aris Nugroho mengatakan, saluran irigasi yang bocor dari hulu di Kecamatan Kalibawang telah diperbaiki. "Airnya sekarang sudah lancar, bisa menyuplai ke lahan-lahan pertanian," katanya, saat dihubungi, Kamis (13/6). 
 
Irigasi di Kalibawang ini memiliki pasokan air yang besar besar dan dikelola oleh pemerintah pusat. Selain itu, ada daerah irigasi di Bendungan Sapon yang dikelola oleh Pemerintah DIY dan mengairi kisaran 3.000 hektar lahan pertanian. 
 
Pengairan disesuaikan dengan kebutuhan petani. Apalagi selama ini setiap wilayah memiliki pola tanam yakni dengan pola tanam padi-padi-palawija.
 
"Misal di wilayah utara petani menanam padi, maka di wilayah lain tidak menanam padi, tapi menanam palawija. Sudah ada Peraturan Bupati mengenai pola tanam ini," kata dia. 
 
Aris menyebut padi ditanam di 12 kecamatan selama musim kemarau. Saat ini wilayah utara Kulonprogo mendekati musim panen padi. 
 
Untuk itu, air irigasi akan dialihkan dari wilayah utara ke tengah dan selatan karena lebih membutuhkan air. "Pengairan ini sudah ada manajemennya," ucapnya. 
 
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo Ariadi menambahkan, Kulonprogo sudah masuk musim kemarau bulan Juni ini. Namun, kata dia, ia belum menerima laporan warga mengalami kekurangan air bersih. 
 
"Air irigasi masih mengalir. Air masih cukup. Untuk air minum memang menurun debitnya, terutama di Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Nanggulan, dan Pengasih. Tapi masih mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga," katanya. 
 
Untuk mengantisipasi kekurangan air bersih, BPBD siap memasok air. Anggaran air ini diambil dari pengajuan biaya tak terduga di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 
 
Berdasar pengalaman tahun lalu, pengajuan bantuan diusulkannya Rp450 juta. Namun hanya Rp150 juta yang terpakai untuk memasok air bersih. 
 
"Karena juga ada bantuan dari swasta dari komunitas masyarakat yang peduli. Selain itu Dinas Sosial DIY juga selalu melakukan droping air bersih ketika dibutuhkan," pungkasnya.
234