Jakarta, Gatra.com - Dalam rangka memajukan kebudayaan Indonesia ke depan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy akan berkolaborasi dengan 8 Kementerian dan Lembaga Negara untuk menggodok Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK).
Diantara 8 Kementerian dan Lembaga Negara seperti Lemhanas, Bekraf, dan Kemenko PMK dinilai Muhadjir mempunyai peran penting dalam proses kemajuan kebudayaan yang saat ini tengah menjadi tanggung jawab Kemendikbud.
"Semua mempunyai peran penting, contohnya Bekraf. Karena produk budaya Kemendikbud tidak akan memiliki nilai tambah jika tidak dikapitalisasi menjadi produk dalam arti ekonomi. Tapi dua-duanya tidak harus disatukan, jadi antara melestarikan dan mengembangkan satu sisi pemanfaatan perkembangan ekonomi Indonesia bisa saling sinergi nanti dengan kolaborasi bersama Bekraf," ungkap Muhadjir.
Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan RIPK disusun dari turunan Undang-undang no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya. Program RIPK ini merupakan program aksi yang sudah dikeluarkan pada satu setengah tahun tersebut. Disebutkan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid rencananya RIPK akan diselesaikan pada Semester ini.
"Nanti RIPK akan diterapkan seluruhnya melalui Perpres. Tapi sambil jalan, soalnya sekarang RPJMN juga sudah dimulai di Bappenas. Jadi draft yang ada sekarang sudah digunakan didalamnya. Tapi penetapannya nanti," Ungkap Hilmar.
Sebelumnya, Mendikbud sendiri berkesempatan hadir dalam kegiatan Seminar Nasional Kebangsaan dengan tajuk 'Kebudayaan Indonesia dalam Dimensi Kekinian dan Perspektif Masa Depan' yang digagas oleh Forum Gelora Kebangsaan (FGK). Muhadjir juga mengapresiasi penyelenggaran kegiatan tersebut dan berharap melalui seminar kali ini timbul sebuah realisasi terhadap program besar kebudayaan di masa depan.
"Saya berharap terwujudnya kerja sama dalam menggulirkan program besar kebudayaan dengan adanya forum tersebut. Saya juga berharap forum ini dapat mampu menghadirkan kemajuan dalam bidang kebudayaan dengan melibatkan masyarakat sipil dan beberapa lembaga dan instansi pemerintah," Ungkap Muhadjir.
