Pekanbaru,Gatra.com - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi mengatakan kalau saat ini ada ribuan jalan provinsi di Riau yang masih dalam tahap trase. Kondisi ini memerlukan tindakan responsif agar konektivitas jalan di Riau dapat membaik.
"Di Riau ada 3000 an jalan provinsi yang baru ada trasenya, belum ada badan jalanya malah. Terutama di Pesisir dan Kepulauan Meranti, dan banyak jalan itu yang belum fungsional. Pernah dihitung paling tidak butuh Rp12 triliun-Rp13 triliun untuk mengoptimalkan semua jalan itu," katanya kepada Gatra.com, Senin (5/8).
Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan infrastruktur jalan di Riau, mendorong pemerintah setempat memikirkan sejumlah pendekatan, termasuk rencana mengajukan utang senilai Rp4 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur.
Hijazi berharap, opsi "ngutang" tersebut dapat ditanggapi positif oleh segenap komponen masyarakat di Riau. Terlebih munculnya opsi berhutang diperoleh setelah Pemprov Riau melalukan berbagai pertimbangan. Namun, dia memastikan dana Rp4 triliun dan masa kerja gubernur selama empat sampai lima tahun belum cukup untuk memastikan rampungnya seluruh jalan. Apalagi status trase jalan berada di dalam kawasan hutan sehingga memerlukan pengurusan pinjam pakai.
"Sudah berkonsultasi kemana-mana, lantaran ini sifatnya jalan provinsi, maka tidak ada jalan lain selain mengkosentrasikan belanja ke infrastruktur jalan. Problemnya kita konsentrasikan pun APBD belum cukup untuk mengerjakanya. Pak Gubernur pun berusaha mencari langkah terobosan apakah itu melalui pinjaman daerah, karena ini dimungkinkan, atau obligasi daerah," katanya.
Hijazi pun memastikan hingga kini opsi ngutang itu belum final. Sebab, wacana ini masih dibahas dalam rapat kerja antara Badan Anggaran DPRD Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait APBD 2020.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, mengungkapkan bila nantinya opsi ngutang disetujui, maka APBD Riau tahun 2020 bakal berjumlah kurang lebih Rp12 triliun. Dana itu berasal dari penggabungan antara rencana anggaran pendapatan yang mencapai Rp7,9 triliun dengan tambahan utang Rp4 triliun.
