Jakarta, Gatra.com – Polri mengungkap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebabkan pengolahan lahan yang masih menggunakan cara tradisional, yakni dengan cara dibakar. Tujuan pembakaran itu untuk membuka lahan dan ditanami tanaman baru.
"Bakar lahan untuk membuka lahan baru. Itu sifatnya tradisional yang kita ingatkan terus. Pemda bekerja sama TNI-Polri kemudian Ormas untuk mengubah budaya, pola dan mindset masyarakat ketika membuka lahan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (8/8).
Dedi menjelaskan, masyarakat kerap kali tak sadar bahwa lahan yang dibakar merupakan lahan gambut yang menyebabkan api cepat merambat. Selain lahan gambut, faktor lain yang mendukung karhutla adalah kondisi dan cuaca yang kering.
"Tanpa disadari itu kan lahan gambut. Mungkin diatas permukaan padam, tapi di bawah permukaan masih merambat apinya. Apalagi sekarang tingkat kekeringan cukup masif. Cadangan air di spot rawan kebakaran itu sudah minim di musim kemarau ini," ungkap Dedi.
Sebagai langkah solutifnya, Dedi mengatakan pemerintah terus mensosialisasikan pembukaan lahan yang aman tanpa perlu dibakar. Pemerintah juga masih mencari pola baru pembukaan lahan yang ramah lingkungan.
Sebelumnya, Polri menetapkan 23 orang tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera, yakni di Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Jumlah itu naik dari yang sebelumnya hanya berjumlah 10 orang pelaku.
Dedi menjelaskan, sebagian pelaku diduga melakukan pembakaran secara individu, bukan dari korporasi.
"Tapi tidak menutup kemungkinan apabila dalam proses penegakan hukum ada keterlibatan korporasi di pembakaran karhutla bisa dijerat juga," kata Dedi.
Dedi melanjutkan, pelaku pembakaran diduga melakukan pembakaran pada lahan, bukan hutan. Itu diketahui setelah pihaknya menyelidiki titik kebakaran atau hotspot yang tersebar.
"Lahan yang dibakar oleh individu untuk pembukaan lahan pertanian," terang Dedi.
Sejauh ini Polri melakukan pemantauan terhadap 8 Polda yang menjadi prioritas utama, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Dari hasil pantauan itu, jumlah hotspot sudah mulai menurun.
